Rakernas PDIP
Sambil Tunjuk-tunjuk Kader, Megawati: Tidak Ada yang Nama Koalisi di PDIP, Kerja Sama Yes!
Sang ketua umum menegaskan, kader PDIP yang mencoba bermanuver jelang Pemilu dan Pilpres 2024 agar segera out dari partai yang dia pimpin.
TRIBUN-SULBAR.COM - Rapat Kerja Nasional (Rekernas) PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022) hujan ancaman terhadap kader.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, memberikan peringatan keras terhadap kader saat menyampaikan sambutan.
Sang ketua umum menegaskan, kader PDIP yang mencoba bermanuver jelang Pemilu dan Pilpres 2024 agar segera out dari partai yang dia pimpin.
Baca juga: Rakenas PDIP Hujan Ancaman Terhadap Kader dan Kritikan, Kalau Ada Koalisi di PDIP, Out!
Megawati juga menegaskan, tidak ada yang namanya koalisi di PDIP.
Dia menegaskan, tidak ada yang nama bermanuver, atau main dua kaki, main tiga kaki di PDIP.
Mantan presiden kelima tersebut bahkan tak segan-segan mengancam kader PDIP yang bermain dua kaki.
"Kalian siapa yang berbuat manuver keluar, karena apa? Tidak ada dalam PDIP itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manufer," tegas Megawati.
Megawati juga menyayangkan ihwal adanya orang yang menggoreng-goreng bahwa PDIP tak mencalonkan kadernya atau diam saja terkait Pilpres 2024.
Karena itu, ia meminta kader PDIP agar mematuhi dan menjalankan segala instruksinya.
"Kalau saya bilang instruksi jalankan, jalankan," sambung Megawati.
Megawati juga mengingatkan kader partainya yang masih bicara soal koalisi.

Megawati bahkan secara tegas menyebut, akan lebih baik jika kader itu keluar saja dari PDIP.
Menurut Megawati, kader yang masih bicara koalisi itu dianggap tidak paham soal sistem tata negara.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out!! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegas Megawati.
Dia juga mengingatkan bahwa, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia.
Pasalnya, kata Megawati, sistem tata negara telah mengatur soal sistem presidensial dan bukan parlementer.
Ia menilai, bahwa akan lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi.
"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang Koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes," kata Megawati.
Apalagi, kata Megawati, Indonesia tidak memilih perdana menteri, melainkan seorang presiden.
Dengan demikian, maka gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.
"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya? Karena kita gak punya perdana menteri," jelas Megawati.