KPP Mamuju

KPP Mamuju Catat 20 WP Iikut Program Pengungkapan Sukarela, Total Harta Rp 4,2 Miliar

Harta yang mereka peroleh sejak tahun 2016 hingga 2020, dan sampai saat ini belum melapor.

Penulis: Fahrun Ramli | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar.com/Fahrun Ramli
Suasana pelayanan di KPP Mamuju Jl Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Mamuju, Jumat (3/6/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Masa pelaporan harta dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tinggal 27 hari lagi, tepatnya sampai 30 Juni 2022.

Bagi Anda yang belum melaporkan harta, segera ungkapkan harta pada program tersebut.

Hingga Jumat (3/6/2022) ini, Kantor Pajak Pratama (KPP) Mamuju mencatat 20 peserta wajib pajak (WP) yang ikut PPS.

Sebanyak 20 WP yang ikut tersebut, total hartanya Rp 4,2 Miliar.

Harta yang mereka peroleh sejak tahun 2016 hingga 2020, dan sampai saat ini belum melapor.

PPS ialah pemberian kesempatan kepada WP untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi.

Melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) final berdasarkan pengungkapan harta.

KKP Mamuju sendiri menaungi tiga kabupaten, yakni Mamuju, Pasangkayu dan Mamuju Tengah.

Kepala Seksi Pelayanan KPP Mamuju, Aska mengatakan WP yang belum lapor, dihimbau untuk ikut PPS.

"Sebab kalau PPS hanya sampai 30 Juni 2022, lewat dari itu sanksi menanti WP yang tidak lapor," terang Aska saat ditemui di KPP Mamuju, Jumat (3/6/2022).

"Tolong dilaporkan mumpung ada PPS, sebab pelaporanya mudah lewat online,” lanjutnya.

Adapun besaran sanksi administrasi karena tidak melaporkan harta berada di rentang 200-300 persen.

Denda 200 persen tersebut dijatuhkan ketika ditemukan harta wajib pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) usai mengikuti PPS.

Atas tambahan harta itu, maka dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 4 PP 36/2017.

Tarif PPh yang harus dibayar wajib pajak badan sebesar 25 persen, wajib pajak orang pribadi sebesar 30 persen, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5 persen.

Rumusan sanksinya adalah tarif PP 36/2017 x nilai harta baru + sanksi UU TA 200 persen.

Sementara itu, sanksi 300 persen diberikan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved