BREAKING NEWS: Warga Desa Salu Lekbo Mateng Tuntut Ganti Rugi Lahan Pembangunan Bendungan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Warga Desa Salu Sekbo, Mamuju Tengah, mendatangi kantor DPRD Sulbar, Rabu (2/3/2022).

Warga Desa Salu Lekbo yang didampingi LSM Lintas Pemburu Keadilan (LPK) menuntut kejelasan pembebesan lahan pembangunan bendungan Desa Salu Sekbo.

Tuntutan tersebut disampaikan melalui hearing bersama DPRD Sulbar di kantor sementara DPRD Sulbar di Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Rabu (2/3/2022).

Pantauan Tribun-Sulbar.com LSM LPK bersama masyarakat Desa Salu Lekbo hadir di kantor DPRD Sulbar pada pukul 14.00 Wita.

Pembangunan bendungan di Desa Salu Lekbo Kabupaten Mamuju Tengah dikerjakan Balai Sungai Wilayah Sulawesi III dengan luas 520 hektare.

Adapun, yang menerima yakni Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, Hatta Kainang, Muslim Fattah, dan H Ambo Intan.

Turut, hadir juga Wakapokres Mamuju Tengah, Camat Topoyo, Kepala Desa Salu Lekbo, dan masyarakat setempat.

Tokoh masyarakat Pelipus mengatakan pihaknya tidak menolak program nasional pembangunan bendungan.

Akan tetapi, hak-hak masyarakat setempat harus dipenuhi.

"Kami minta pembebasan lahan warga, relokasi jalan 20 meter lebih juga harus ada yang bertanggung jawab saat bendungan ini dimulai," kata Pelipus.

Senada, Umar juga mengungkapkan pembangunan bendungan di Desa Salu Lekbo sejak awal tidak ada ganti rugi.

Sementara, banyak lahan dan tanaman warga terdampak.

"Puluhan kali dilakukan pertemuan, akan tetapi tidak ada titik temu dan tidak ada pernah ganti rugi lahan, yang ada hanya ganti tanaman," ungkap Umar.

"Makanya kami hadir untuk menuntut hak kami," ujarnya.

Ketua LSM Lintas Pemburu Keadilan Robeth menyampaikan hampir 400 Sporadik tanah masyarakat menjadi bukti kepemilikan lahan dibangungi bendungan.

"Kami akan proses ini, karena kami diundang untuk mendampingi masyarakat dan kami sudah punya data semua," tandasnya.(*)

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin