OPINI

BPJS Kesehatan, Hak atau Kewajiban?

Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Editor: Hasrul Rusdi
kompas.com
Kartu BPJS Kesehatan 

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial, (Kompas.com, 21 Februari 2022).

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa setiap rakyat di negeri ini wajib mempunyai BPJS Kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan untuk rakyat disandarkan pada premi yang dibayar oleh rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengalihan tanggung jawab dari pundak negara ke pundak seluruh rakyat.

Dengan pengalihan itu, jaminan kesehatan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat diwajibkan untuk saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem JKN/BPJS dengan prinsip asuransi sosial.

Prinsip JKN/BPJS ini sangat berbeda dengan sistem kesehatan dalam pandangan Islam. Syariat Islam menetapkan kesehatan sebagai salah satu jenis kebutuhan dasar selain pendidikan dan keamanan.

Syara’ pun telah menetapkan bahwa kebutuhan dasar menjadi tanggung jawab negara secara mutlak. Maka dalam pelayanan kesehatan segala kebutuhan dan keperluan rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik wajib disediakan oleh pemerintah.

Tenaga medis dan petugas kesehatan direkrut, peralatan medis serta hal-hal yang terkait semua ini akan diberikan kepada rakyat secara gratis dan berkualitas.

Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw. menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Diceritakan pula dari riwayat lain, bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka
diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh(HR al-Bukhari dan Muslim).

Semua itu dilakukan dalam rangka menerapkan tanggung jawab sebagai pengurus kemashlahatan umat. “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus,” (HR al-Bukhari).

Dalil-dalil tersebut menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya. Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat karakter.

Pertama, universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Tentu saja pemberian jaminan kesehatan seperti itu membutuhkan dana yang tidak kecil, wajib
didukung dengan sistem ekonomi yang mumpuni. Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pendapatan negara yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved