2,77 Persen Timbulkan Klaster Tatap Muka, Sekolah Diminta Lakukan Skrinning Kesehatan

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah meminta satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara hati-hati, mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik dari penularan Covid 19.

Mengingat, masih banyak peserta didik di berbagai daerah yang tertular Covid 19 selama PTM dilakukan.

Dikutip dari covid19.go.id pada Jumat (23/9/2021) sehingga sekolah diwajibkan untuk menutup sekolah dan segera dilakukan disinfeksi, pelacakan, dan testing kontak erat jika terbukti ada pesera didik yang tertular Covid 19.

"Sekecil apapun angka kasus yang ada jika tidak ditindaklanjuti dengan baik dengan tracing maupun treatment yang tepat maka akan memperluas penularannya," kata Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19.

Baca juga: Kadis Pendidikan Sulbar Sebut PTM Berjalan Lancar dan 90 Persen Guru Sudah Vaksin

Baca juga: Orangtua Siswa Sambut Baik Pelaksanaan PTM: Alhamdulillah Anak-anak Kembali Sekolah

Langkah antisipasi penularan Covid 19 ketika PTM dilakukan

Di sekolah

Sekolah harus melakukan evaluasi penerapan pembatasan.

Khususnya terkait penerapan protokol kesehatan (prokes) seperti skrinning kesehatan, pengaturan kapasitas dan jarak antar siswa di sekolah.

Sehingga bisa menekan kenaikan kasus yang signifikan.

Perhatikan peluang penularan dari rumah

Tak hanya itu, sekolah juga harus memperhatikan peluang penularan di rumah, perjalanan, dan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Sekolah juga harus memastikan jika siswa dan tenaga pengajar secara disiplin mematuhi prokes saat kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyatakan, hingga per Kamis (23/9/2021) dari 47.033 sekolah yang disurvei, hanya 2,77 persen sekolah yang menimbulkan kluster selama pembelajaran tatap muka dilakukan.

Selain itu, Kemdikbud Ristek juga menyediakan link perkembangan kasus di lingkungan sekolah perwilayah yaitu sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar.

Link tersebut dapat diakses oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk memonitor angka kasus, klaster, dan kejadian secara aktual.