HUT ke 17 Sulbar
HUT ke-17 Sulbar, IPPMN dan KPPMP Pertanyakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Mamasa
"Kami keluarga besar IPPMN dan KPPMP mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke-17 Tahun," ujar Ketua Umum IPPMN, Yosgi Wirantono.
Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Hasrul Rusdi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Pada 22 September 2021 kemarin, Provinsi Sulawesi Barat berusia 17 tahun, sejak diresmikan menjadi provinsi ke-33 pada 22 September 2004 lalu.
Ucapan selamat pun datang dari berbagai kalangan.
Termasuk dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Nosu (IPPMN) dan kesatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pana (KPPMP)
"Kami keluarga besar IPPMN dan KPPMP mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke-17 Tahun," ujar Ketua Umum IPPMN, Yosgi Wirantono.
Baca juga: Update Covid-19 Majene, Kamis 23 September 2021: Positif 2 dan Sembuh 3
Baca juga: UPDATE Covid-19 Sulbar: 12.058 Kasus Positif, Semua Kabupaten Kembali Masuk Zona Kuning
Yosgi mengatakan, Sulbar telah meninggalkan usia remaja itu.
Kata dia, 17 tahun bukanlah usia yang muda dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan daerah.
Di usia ini ujar dia, harusnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
Namun, tidak bagi masyarakat wilayah Tanda Langngan (Kecamatan Nosu, Pana dan Tabang) Kabupaten Mamasa.
Pasalnya, masyarakat di wilayah merasa masih jauh tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur jalan.
Padahal, jalan salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat sehari-hari.
"Sejak Sulbar terbentuk, hingga hari ini tidak ada perbaikan jalan yang berarti, jalanan begitu-begitu saja," kata dia, Kamis (23/9/2021).

Dia berharap, di usia 17 tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperhatikan Kabupaten Mamasa, khususnya masyarakat tandalanggan.
"Kami dari IPPMN Makassar dengan tegas meminta Gubernur Sulbar menuntaskan pembangunan infrastruktur Jalan Poros Tabone, Nosu, Pana," tegasnya.
Menurutnya, sampai saat ini jalan pembangunan jalan itu masih sebatas janji manis dari pemerintah provinsi kepada masyarakat.
"Jangan sampai jalan poros itu hanya selalu dijadikan sebagai ladang kampanye momentum politik," tuturnya.