Breaking News:

DPRD Sulbar

Reaksi Pemprov Sikapi Keputusan DPRD Tak Setujui LPJ Ranperda APBD 2020

"Kita akan lakukan rapat menyikapi keputusan DPRD Sulbar tidak disetujuinya LPJ APBD 2020," kata Natsir, Senin (13/9/2021).

Tribun-Sulbar.com/Habluddin
Asisten I Pemprov Sulbar, Muhammad Natsir. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemprov Sulbar menyikapi keputusan DPRD Sulbar terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2020 yang tidak disetujui.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Natsir saat ditemui selesai rapat hari ulang tahun di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar.

"Kita akan lakukan rapat menyikapi keputusan DPRD Sulbar tidak disetujuinya LPJ APBD 2020," kata Natsir, Senin (13/9/2021).

Sikap tersebut akan dilakukan agar menemukan titik temu atas keputusan DPRD Sulbar.

Baca juga: Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Tak Setujui DPRD Sulbar, Jayadi: Pimpinan Terlalu Buru-buru

Asisten I Pemprov Sulbar, Muhammad Natsir.
Asisten I Pemprov Sulbar, Muhammad Natsir. (Tribun-Sulbar.com/Habluddin)

Termasuk, akan membahas enam poin keputusan DPRD Sulbar tidak menyetujui APBD 2020.

"Ini harus disikapi karena harus kita selesaikan bersama-sama," tandasnya.

Adapun, hasil keputusan DPRD Sulbar terhadap Ranperda APBD 2020 diantaranya:

1. Pemerintah daerah dalam melakukan pergeseran anggaran sampai pada pergeseran ke-10 tidak diatur sama regulasi Perkada sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 Pasal 160 Ayat 7 tentang tata cara pergeseran antar rincian objek belanja dan pergeseran objek belanja dalam jenis belanja diatur dalam peraturan Kepala Daerah.

2. Hasil evaluasi Mendagri yang menjadi subtansi dari Ranperda pertanggungjawaban menggambarkan bahwa perlu perbaikan perbaikan sistem dalam pengelolaan APBD 2020 secara umum tidak menggambarkan konsistensi apa yang ditargetkan dengan pencapaian realisasi.

3. Pada aspek Belanja pegawai terdapat kesalahan formulasi terus menerus sehingga membawa kemungkinan untuk terulang kembali pada APBD Perubahan termasuk APBD pokok selanjutnya, hal tersebut terlihat dari muatan rencana tindak lanjut pengukurannya tidak rinci dan tidak jelas.

4. Termasuk setiap pembahasan tidak dihadiri TAPD ketua maupun anggota pengambil keputusan sehingga tidak berjalan efektif.

5. Perlu regulasi yang mengatur tentang capaian kinerja berupa penghargaan atau sanksi terhadap OPD.

6. Mencermati hasil evaluasi Mendagri, Banggar bersikap tidak menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 menjadi peraturan daerah.(*)

Laporan Wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

Penulis: Habluddin Hambali
Editor: Hasrul Rusdi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved