Kemenag RI Luncurkan Program Sertfikat Halal Gratis

Kementerian Agama (Kemenag) luncurkan program Sertfikat Hala Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Rabu (8/9/2021).

Tangkapan layar dari laman kemenag.go.id
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag luncurkan Program Sehati pada Rabu (8/9/2021) 

TRIBUN-SULBAR.COM - Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia luncurkan program Sertfikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Program Sehati ini dirilis oleh Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama pada Rabu (8/9/2021).

Dikutip dari kemenag.go.id pada Rabu (8/9/2021) program sehati ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat sekaligus menjadi oase untuk membangkitkan harapan untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.

Melalui sertifikasi halal ini pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas.

Namun, juga meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal.

Menteri Agama RI
Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas luncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Mengingat, produk halal saat ini telah menjadi gaya hidup yang global.

"Saya menyambut baik dan mengapresiasi program ini. Dalam suasana pandemi saat ini ketika iklim usaha sedang menurun, kehadiran sertifikasi halal gratis bagi UMK menjadi oase yang membangkitkan harapan,” ungkap Yaqut Cholil Qoumas.

Sejatinya, program Sehati ini ditujukan bagi pelaku UMK karena sebagian besar belum memiliki sertfikasi halal.

Lebih lanjut, Mastuki selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan jika program ini merupakan amanah dari PP No. 39 Tahun 2021.

Pada tahun 2020, Kemenag menyediakan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk fasilitasi sertfikat halal bagi 3179 UMK.

Dan tercatat ada sebanyak 36 dinas di pemerintah daerah (Pemda) yang membantu UMK untuk mendapatkan sertfikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH.

"Jumlah ini memang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang memiliki produk wajib bersertifikat halal."

"Data yang kami peroleh, ada 13,5 juta pelaku UMK masuk kategori terkena kewajiban bersertifikat halal," kata Mastuki.

Sertifikasi halal memainkan peran yang sangat penting jika produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved