PN Polewali Mandar Sidang Perdana Sengketa Lahan Warga Sumarrang

Ringkasan Berita:

• PN Polman menggelar sidang perdana sengketa lahan yang melibatkan 27 rumah dan 27 KK warga Desa Sumarrang.
• Kepala Desa Sumarrang menilai gugatan penggugat cacat administrasi karena dasar dokumen berada di luar wilayah desa.
• Warga telah menempati lahan puluhan tahun dan berencana mendorong mediasi lanjutan melalui DPRD Polman.

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN – Pengadilan Negeri (PN) Polewali menggelar sidang perdana sengketa lahan yang melibatkan 27 rumah warga Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu (4/2/2026).

Puluhan warga Desa Sumarrang sebagai tergugat tampak menghadiri sidang tersebut.

Sidang berlangsung secara terbuka di ruang sidang utama PN Polman dan dipimpin oleh hakim Satrio Pradana Devanto.

Sebanyak 27 kepala keluarga (KK) beserta 27 rumah milik warga Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, masuk sebagai objek perkara.

Baca juga: Warga Polman Dievakuasi ke Kantor Polisi, Rumahnya Dirusak Massa Usai Jadi Saksi Sengketa Tanah

Baca juga: Adik di Pokkang Mamuju Tewas Ditebas Kakak Diduga Persoalan Bambu di Tanah Sengketa

Kehadiran puluhan warga ini untuk memenuhi panggilan sidang pertama perkara sengketa tanah.

Puluhan warga tersebut datang bersama Kepala Desa Sumarrang, Sudirman, yang turut memperjuangkan hak warganya.

Warga sebagai tergugat saat ini bermukim dan mengelola lahan yang menjadi objek sengketa.

Dalam perkara ini, penggugat atas nama Hj. Indrayani binti Kannu sebelumnya menggugat Gawe binti Kalling.

Awalnya, gugatan menyasar tujuh KK, namun berkembang hingga mencakup 27 KK warga Desa Sumarrang.

Kepala Desa Nilai Gugatan Cacat Administrasi

Kepala Desa Sumarrang, Sudirman, menyebut dasar gugatan yang diajukan penggugat dinilai cacat administrasi.

Menurutnya, dokumen yang dijadikan dasar tuntutan berasal dari wilayah yang berada di luar administrasi Desa Sumarrang.

“Objek yang dijadikan dasar tuntutan saat mediasi di Polsek Campalagian berada di luar wilayah administrasi Desa Sumarrang,” kata Sudirman.

Ia menegaskan, kepala desa tidak mungkin mengeluarkan atau menandatangani surat keterangan untuk wilayah di luar desa yang menjadi kewenangannya.

Baca juga: Polisi Pastikan Kondisi di Parappe Polman Aman Usai Sengketa Tanah Ricuh, Segera Mediasi

Sementara itu, lokasi yang disengketakan, kata Sudirman, berada di desa lain.