PCNU Polman Tak Mau Ikut Campur Polemik Pemecatan Ketum PBNU Gus Yahya

Ringkasan Berita:

• PCNU Polman menegaskan tidak akan ikut campur polemik pemecatan Ketum PBNU Gus Yahya.
• Pengurus daerah diminta mengikuti arahan PWNU Sulbar untuk tidak memberi komentar.
• PWNU Sulbar menyebut polemik PBNU merupakan urusan internal pusat dan diserahkan sepenuhnya kepada Rais Aam PBNU.

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Muhammad Arsyad menegaskan, tidak mau ikut campur polemik di tingkat Pengurus Besar NU, Jumat (28/11/2025).

Polemik di tubuh PBNU saat ini yakni Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staqub, diberhentikan dari jabatannya oleh Syuriah PBNU.

Menurut Arsyad, dinamika di PBNU akan selesai dengan sendirinya dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

Baca juga: Dulu Aktivitas HMI Yogyakarta, Ini Profil dan Kontrioversi Gus Yahya Didesak Mundur dari Ketum PBNU

Kata dia, semua proses pergantian atau evaluasi kepemimpinan menjadi ranah PBNU.

Arsyad menegaskan PCNU Polman tetap eksis, menjalankan tugas-tugas perkhidmatan terhadap bangsa dan negara.

"Seperti yang disampaikan ketua PWNU Sulbar, kita tidak ikut campur dalam hal itu, juga tidak memberikan penilaian atau komentar," ungkap Arsyad saat dihubungi Tribun-Sulbar.com.

Arsyad mengaku ikut arahan ketua PWNU Sulbar, Adnan Nota agar pengurus daerah tidak ikut campur.

Meski begitu, Arsyad menegaskan pengurus cabang tetap berjalan seperti biasa.

"Kita tetap menjalankan khidmat-khidmat NU kepada jemahan, masyarakat, bangsa dan negara," tegasnya.

Sebelumnya, ketua PWNU Sulbar, Adnan Nota, angkat bicara menanggapi dinamika internal yang belakangan menyita perhatian publik di tubuh PBNU.

Pernyataan Adnan ini muncul setelah publik dikejutkan beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU memuat keputusan pemberhentian KH  Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Kakanwil Kemenag Sulbar itu menegaskan polemik yang terjadi merupakan urusan internal di tingkatan pusat dan tidak berkaitan langsung dengan struktur PWNU maupun organisasi NU di daerah.

"Artinya ini murni persoalan pada tingkat pusat. Karena itu, kami di daerah memberi kesempatan penuh kepada Rais Aam PBNU selaku pimpinan tertinggi organisasi untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Adnan saat dikonfirmasi, Jumat (28/11/2025).

Adnan meminta semua pihak di daerah untuk tidak ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada Rais Aam PBNU.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli