Man Behind the Gun Trump: The Domino Effect Reaching Indonesia

Oleh: Muhammad Al Iqbal (Analis Hubungan Internasional Malaqbi Institute)

TRIBUN-SULBAR.COM- Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sejak Januari 2025 kembali menghidupkan gaya politik Amerika Serikat yang keras, pragmatis, dan sering kali unilateral. Namun, yang menarik bukan hanya figur Trump itu sendiri, melainkan jaringan tokoh di sekelilingnya—para donor, penasihat, dan pejabat strategis—yang secara nyata membentuk arah kebijakan Amerika Serikat.

Dalam banyak kasus, merekalah “orang di balik senjata” yang menentukan arah manuver geopolitik Washington.

Pola ini sebenarnya sudah terlihat pada masa jabatan pertama Trump (2017–2021). Namun pada periode kedua ini, koordinasi di antara para aktor tersebut tampak jauh lebih sistematis dan terorganisir.

Dari kebijakan energi, perdagangan, teknologi, hingga keamanan global, keputusan yang diambil di Washington kini semakin terasa dampaknya hingga ke negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satu contoh yang menunjukkan karakter kebijakan tersebut adalah perubahan sikap Amerika terhadap Iran. Setelah sebelumnya melontarkan retorika keras tentang “menghancurkan peradaban Iran”, Trump secara mengejutkan mengumumkan gencatan senjata sepihak demi menjaga stabilitas jalur energi di Selat Hormuz.

Langkah yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres ini langsung memicu gejolak politik di dalam negeri Amerika. Partai Demokrat bahkan menggulirkan wacana pemakzulan dengan alasan presiden telah menyalahgunakan kewenangan eksekutif dalam kebijakan luar negeri.

Ketidakstabilan politik di Washington ini tidak berhenti di sana. Dampaknya merambat ke sistem ekonomi global, termasuk Indonesia.

Di sektor perdagangan misalnya, Perjanjian Dagang Republik Indonesia–Amerika Serikat yang sempat dipandang sebagai peluang besar kini berada di wilayah abu-abu. Kesepakatan yang sebelumnya berhasil menurunkan sejumlah tarif ekspor Indonesia justru digugat di dalam negeri melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Pada saat yang sama, di Amerika sendiri kelompok proteksionis terus mendorong pencabutan berbagai fasilitas tarif bagi negara berkembang. Kombinasi dua tekanan ini membuat posisi ekspor Indonesia menjadi semakin rentan.

Tekanan juga datang dari sektor energi global. Russell Vought, Direktur Office of Management and Budget sekaligus salah satu arsitek kebijakan konservatif dalam pemerintahan Trump, mendorong deregulasi besar-besaran di sektor energi.

Akibatnya, produksi minyak domestik Amerika melonjak hingga sekitar 13,5 juta barel per hari. Dalam teori ekonomi, peningkatan suplai seperti ini seharusnya menekan harga minyak dunia. Namun realitas geopolitik tidak selalu sesederhana teori.

Ketika konflik di Timur Tengah meningkat dan gangguan pasokan global muncul, harga minyak justru melonjak hingga di atas 100 dolar per barel. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, lonjakan ini menjadi pukulan berat bagi APBN.

Apalagi situasi diperparah oleh fenomena strong dollar akibat kebijakan suku bunga tinggi The Fed. Nilai tukar rupiah yang melemah di atas Rp17.000 per dolar membuat biaya impor energi melonjak tajam.

Akibatnya, subsidi energi dalam APBN membengkak hingga ratusan triliun rupiah, sementara masyarakat menghadapi kelangkaan bahan bakar di berbagai daerah.

Efek domino tidak berhenti di sektor energi. Kebijakan imigrasi ketat yang digagas Stephen Miller memicu deportasi massal jutaan pekerja migran dari Amerika Serikat. Kebijakan ini menciptakan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian Amerika.

Dampaknya adalah kenaikan biaya produksi dan lonjakan harga komoditas ekspor Amerika, termasuk kedelai.

Indonesia sebagai salah satu importir kedelai terbesar langsung terkena dampaknya. Harga tahu dan tempe—yang selama ini menjadi sumber protein murah bagi masyarakat—ikut melonjak. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi persoalan nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Di sektor lain, dinamika geopolitik Timur Tengah yang dipengaruhi jaringan diplomasi Jared Kushner kembali meningkatkan ketegangan regional. Ketidakstabilan jalur pelayaran di Laut Merah memaksa kapal dagang memutar rute melalui Afrika.

Biaya logistik ekspor Indonesia ke Eropa melonjak drastis. Akibatnya, industri tekstil dan garmen yang selama ini bergantung pada pasar Eropa menghadapi tekanan berat hingga memicu gelombang PHK.

Sementara itu, sektor teknologi global juga mengalami perubahan besar. Perdebatan tentang regulasi platform digital dan revisi kebijakan seperti Section 230 di Amerika ikut memengaruhi cara platform global beroperasi.

Di Indonesia, perubahan algoritma dan regulasi perdagangan digital membuat banyak pelaku UMKM yang bergantung pada social commerce kehilangan visibilitas pasar. Pendapatan mereka menurun signifikan.

Menariknya, situasi ini sekaligus membuka ruang bagi pasar tradisional untuk kembali bersaing.

Namun tekanan baru kembali muncul dari sektor keuangan digital. Deregulasi besar-besaran terhadap aset kripto di Amerika Serikat menyedot likuiditas global ke pasar keuangan AS. Modal asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Nilai tukar rupiah kembali tertekan dan harga berbagai komoditas impor naik.

Di tengah semua dinamika tersebut, keputusan Amerika untuk menarik diri dari pendanaan iklim global juga memberi dampak tambahan bagi Indonesia. Hilangnya dukungan pendanaan untuk transisi energi membuat berbagai proyek lingkungan dan mitigasi bencana menjadi tertunda.

Dalam konteks negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, situasi ini jelas bukan kabar baik.

Semua perkembangan tersebut menunjukkan satu hal: keputusan politik yang dibuat di Washington tidak pernah benar-benar berhenti di Amerika.

Ia bergerak seperti efek domino yang menjalar ke seluruh dunia.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat penting bahwa ketahanan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua mitra global.

Diversifikasi pasar ekspor, penguatan ekonomi regional ASEAN, serta peningkatan ketahanan pangan dan energi domestik menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

Di tengah perubahan geopolitik global yang semakin cepat dan tidak terduga, kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama.

Karena pada akhirnya, yang paling menentukan bukanlah siapa yang memegang senjata, tetapi siapa yang mampu bertahan dari efek domino yang ditimbulkannya.(*)