Opini
Setahun Program MBG, Ancaman Stunting Tak Kunjung Hilang
Jika kita melihat lebih dalam, maka yang terlihat MBG lebih sebagai program populis kapitalistik daripada solusi substantif bagi masalah gizi.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Nafsiah.jpg)
Oleh : Nafsiah, S. Pd
Setahun sudah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, yang dinyatakan sebagai senjata utama pemerintah dalam menangani stunting.
Alih-alih memberikan titik terang perbaikan gizi nasional, faktanya di lapangan justru sebaliknya, ancaman stunting masih terus menghantui, masa depan generasi bangsa tak kunjung selesai.
Setahun pula MBG diwarnai oleh berbagai peristiwa memprihatinkan. Mulai Kasus keracunan massal yang menimpa para penerima manfaat yang menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas.
Selain itu, isu sensitif juga mengenai temuan ompreng mengandung babi dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memenuhi standar kelayakan.
Kemudian dari sisi fiskal, penetapan anggaran sangat besar bagi MBG mencapai ratusan triliun rupiah juga berdampak sistemik pada pengurangan pos anggaran vital yang lain, termasuk anggaran bencana dan anggaran pendidikan.
Ironisnya, meski demikian anggaran diklaim tersedia, akuntabilitas penggunaannya juga terus dipertanyakan oleh masyarakat.
Baca juga: Kronologi 50 Balita dan Ibu Hamil Keracunan Makan Bergizi Gratis di Tubo Majene
Baca juga: Sasar 831 Balita hingga Ibu Menyusui, Penyaluran 3.475 Paket MBG di Majene Berujung Keracunan
Jika kita melihat lebih dalam, maka yang terlihat adalah MBG lebih sebagai program populis kapitalistik daripada solusi substantif bagi masalah gizi.
Fokus utamanya adalah hanya pada terlaksananya program secara teknis demi mengejar angka ketercapaian, bukan pada kemaslahatan yang nyata pada masyarakat.
Bahkan program ini dipaksakan terus berjalan, meskipun di masa libur sekolah ketika murid-murid tidak berada di tempat.
Hal ini tentu memicu kebingungan publik. apakah ini urgensi gizi atau hanyalah sekadar formalitas untuk menghabiskan anggaran?
Kuat dugaan bahwa adanya pemaksaan keberlanjutan program ini bukanlah semata untuk rakyat, akan tetapi melainkan demi menjaga agar "dapur SPPG" tetap beroperasi.
Direktur Kebijakan Publik Celios, pada Media Wahyudi Askar, menyoroti begitu banyak pihak diuntungkan secara finansial dari program ini, juga disinyalir dikelola oleh jejaring yang dekat dengan penguasa.
Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa penguasa dalam sistem kapitalistik seringkali tidak amanah terhadap penggunaan anggaran negara.
Alih alih dialokasikan secara strategis dan efisien untuk kebutuhan rakyat mendesak, namun anggaran justru dikelola dengan manajemen yang terkesan sebagai eksperimen berjalan yang berisiko tinggi.
Gizi sebagai Amanah dan Tanggung Jawab Negara
Islam memandang bahwa kebijakan publik merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Pemimpin dalam Islam juga diposisikan sebagai raa'in (penggembala/pengurus) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.
Maka, sudah semestinya setiap kebijakan wajib berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat, bukan justru memupuk popularitas penguasa untuk memperkaya pengusaha dan kroninya.
Kemudian dalam menyelesaikan masalah gizi, Islam menawarkan pendekatan integral dan sistemik, bukan hanya sekadar pemberian makan instan yang rentan korup.
Dengan visi raa'in pula, negara hadir bukan hanya sebagai pemberi sedekah yang dipolitisasi, tetapi juga merupakan penjamin bagi hak-hak dasar rakyat.
Hanya dengan kembali pada paradigma kepemimpinan yang amanah dan sistem yang terintegrasi, maka ancaman stunting benar-benar akan bisa dihapuskan dari bumi ini.
Kekuasaan dalam Islam adalah amanah yang ditakuti ummat atas pertanggung jawabannya dihadapan Allah.
Maka, tentulah relevan antara pemimpin, ketaqwaan dan kebijakan dan aturan yang diterapkan Islam.
Disamping itu, terpenuhi nya gizi manusia adalah tanggung jawab negara, tentu stunting akan sedikit sekali terdata bahkan hampir tidak ada, karena Kebutuhan gizi rakyat akan dipenuhi secara integral dengan melibatkan semua sistem yang ada.
Baik sistem pendidikan mengedukasi tentang gizi. Juga sistem ekonomi memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Negara juga akan menyediakan lapangan kerja sehingga kepala keluarga bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Negara juga menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau sehingga makanan bergizi mudah diakses oleh rakyat secara keseluruhan.
Inilah solusi dari masalah stunting yang berkepanjangan dinegeri tercinta ini, oleh karena itu, mari kuat bersama sama mengupayakan dan memperjuangkan kembalinya kehidupan Islam yang hakiki, karena dengan Islamlah manusia dimanusiakan.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.