Dermawan di Mata Dunia tapi Lalai di Rumah Sendiri 

Oleh:
Ruben Cornelius

TRIBUN-SULBAR.COM- Indonesia selalu menegaskan citranya sebagai negara dermawan, tetapi citra itu semakin memunculkan rasa miris jika dikaitkan dengan kondisi domestik. Data konkret memperlihatkan paradoks yang mencolok, bahwa Indonesian AID, lembaga di bawah Kementerian Keuangan, menyalurkan bantuan ke Palestina lebih dari Rp 125 miliar dalam tiga tahun terakhir hingga Maret 2025. 

Sementara BAZNAS menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat sebesar Rp 304 miliar, tetapi baru Rp 120 miliar yang tersalur, ditambah paket pangan 800 ton yang dikirim pada 2025. Dari perspektif global, angka ini terdengar mengesankan. 

Namun, di dalam negeri, bencana alam menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, menelan korban jiwa, memutus akses pendidikan, dan merusak infrastruktur vital. 

Bantuan logistik, ambulans, paket sembako, serta dana pendidikan senilai Rp 47 miliar memang ada, tetapi distribusinya tersebar, kurang transparan, dan tidak selalu tepat sasaran.

Sementara kondisi fiskal negara memperlihatkan kontraksi penerimaan pajak dalam APBN 2025. Realisasi neto hanya Rp 1.459 triliun dari target Rp 2.076 triliun, atau sekitar 70,2 persen. 

Pajak penghasilan badan dan pribadi, serta PPN, menunjukkan pertumbuhan negatif. Dalam konteks ini, pengalokasian dana luar negeri yang signifikan, terlihat seperti pilihan politik elit yang selektif dan strategis, bahwa menonjolkan solidaritas global, sementara kewajiban konstitusional domestic dalam Pasal 27 ayat 2 (hak atas pekerjaan dan penghidupan layak) dan Pasal 28H ayat 1 (hak atas kesehatan dan perlindungan sosial) sering terabaikan (Junaidi, 2020; Karwur, 2024). 

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam Pancasila terkesan sekadar slogan ketika dibandingkan dengan skala bantuan luar negeri yang spektakuler.

Jika menilik APBN 2026, pemerintah menyiapkan Rp 1.376,9 triliun untuk 18 program prioritas. 

Angka nominalnya massif, yaitu subsidi energi mencapai Rp 381,3 triliun, lumbung pangan dan cadangan pangan Rp 50,9 triliun, program pendidikan dan bantuan sosial mencapai puluhan triliun. 

Namun terdapat selektivitas yang mencolok dan potensi mubazir, bahwa Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas 24,8 persen, meski pemerintah menegaskan alokasi pusat tetap disinergikan. 

Pertanyaannya adalah apakah dana raksasa itu benar-benar menyentuh warga paling rentan, ataukah menjadi instrumen politik, memberi keuntungan kepada elit birokrasi dan korporasi, sementara masyarakat yang membutuhkan tersisih?

Dari perspektif teori ketimpangan sosial, Pierre Bourdieu menekankan bagaimana modal simbolik, dalam hal ini citra dermawan global seperti menguatkan posisi elit, sementara modal ekonomi dan sosial yang seharusnya membangun kesejahteraan domestik tertahan birokrasi dan prioritas politis (Maclean dan Harvey, 2019; Harvey dkk., 2024). (Bowles dan Gintis, 1996) dalam tulisanya yang berjudul Efficient redistribution: New rules for markets, states, and communities juga menekankan bahwa pembangunan harus meningkatkan kemampuan dasar warga, bukan sekadar melakukan redistribusi simbolik. 

Pada kasus BAZNAS memperlihatkan ironi ini, bahwa dana Rp 304 miliar terkumpul, tapi tersalur Rp 120 miliar. Prosedur administratif yang lambat, pengelolaan yang tidak transparan, dan ketidaksesuaian prioritas menandakan bahwa solidaritas kemanusiaan, meski niatnya mulia, mudah dimanipulasi oleh logika birokrasi dan kepentingan elit.

Situasi ini memalukan dan menjijikkan. Negara yang seharusnya mempraktikkan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat malah fokus pada pencitraan internasional.