Gubernur SDK Minta Program Intervensi Anak Putus Sekolah Lebih Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Gubernur Sulbar Suhardi Duka minta penyebab anak putus sekolah ditelusuri secara rinci agar intervensi lebih tepat sasaran.
• Masalah APS dapat terkait sarana, ekonomi, mental, atau tenaga kerja, sehingga penanganan harus menyeluruh.
• Pembentukan tim khusus diusulkan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan mempercepat kebijakan penanggulangan APS.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Angka anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Meskipun upaya perbaikan layanan pendidikan terus dilakukan, penurunan angka APS belum terlihat signifikan.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menekankan, persoalan ini harus dibenahi dari akarnya.

Ia ingin penyebab anak putus sekolah digali secara lebih rinci.

Baca juga: Wabup Mateng Tegaskan Tidak Ada Lagi Anak Putus Sekolah saat Serahkan Penghargaan ke Disdikbud

Baca juga: Miris ! 1.757 Anak di Majene Putus Sekolah, Ekonomi Jadi Alasan Utama

"Pertama kita cari akar masalahnya, bisa saja banyak terjadi," ujar Suhardi Duka, Selasa (13/1/2026).

SDK mengaku belum mendapatkan laporan berapa bangku yang tersedia di SMP kelas 3 dengan bangku yang tersedia di SMA dan SMK.

Jika selisih berarti salah satu akibatnya adalah sarana, tapi kalau ternyata seimbang berarti ada masalah apakah persoalan ekonomi, mental, atau tenaga kerja.

Intervensi Program Lebih Tepat Sasaran

SDK menegaskan, setelah gambaran dasar masalah jelas, intervensi program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran.

“Kalau semua itu bisa diketahui, barulah kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa yang harus kita intervensi,” jelasnya.

Gubernur menekankan, anak putus sekolah bukan persoalan kecil dan tidak boleh dibiarkan berlarut.

Ia telah memerintahkan dinas terkait menelusuri penyebab APS, agar upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar bisa lebih optimal.

Tahun 2025, IPM Sulbar naik satu poin.

SDK menargetkan IPM bergerak ke kisaran 75–76, dengan syarat penanganan APS lebih serius.

Dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan pembentukan tim khusus untuk menelusuri penyebab utama APS.

SDK menyambut baik ide tersebut dan menilai langkah ini dapat mempercepat temuan di lapangan, mulai dari situasi sekolah, kondisi ekonomi keluarga, hingga faktor sosial yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan.

“Boleh, boleh kita bentuk tim, apakah tim terpadu pemerintah atau melibatkan kabupaten, lembaga sosial bisa juga, saya sambut baik,” kata SDK. (*)