Bapperida Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Pendataan Jembatan Pejalan Kaki

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring, Senin (8/12/2025).

Rakor ini juga membahas inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik, serta evaluasi program 3 juta rumah.

Bapperida Sulbar diwakili Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Aksan Amrullah.

Baca juga: Bapperida Sulbar Gelar Skrining Dini Penyakit Tidak Menular untuk Jaga Kesehatan Aparatur

Aksan menyampaikan data inflasi nasional tahun kalender (year-to-date) November 2025 berada di angka 2,27 persen.

Sementara inflasi Sulbar tercatat 1,89 persen dan menempati posisi ke-28 nasional.

“Angka ini masih di bawah 2 persen dan jauh lebih rendah dibanding provinsi yang inflasinya di atas 3 persen,” kata Aksan.

Meski terkendali, Sulbar tetap menghadapi tekanan harga pangan.

Data SP2KP per 5 Desember 2025 mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) naik 3,27 persen pada pekan pertama Desember.

Kenaikan dipicu melonjaknya harga daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan daerah produktif tidak boleh mengalami lonjakan harga.

Ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan wilayah surplus dan meningkatkan pengendalian harga melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, dan pengawasan distribusi.

Selain inflasi, Kemendagri juga membahas inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju sekolah dan fasilitas publik.

Tomsi meminta daerah segera mengajukan usulan pembangunan dan rehabilitasi.

Plt Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan komitmen memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia menyebut Pemprov Sulbar telah menyerahkan hasil inventarisasi jembatan pejalan kaki kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat gubernur pada 4 Desember 2025.

Darwis berharap stabilitas inflasi dapat menjaga daya beli masyarakat.

Ia menilai langkah pengendalian harga pangan dan percepatan inventarisasi infrastruktur dasar penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. (*)