Koordinasi Penerbitan SKT Badan Hukum Parpol, Kanwil Kemenkum Sulbar Komitmen Perkuat Pengawasan

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto bersama Kabid AHU, Wardi dan jajaran mengikuti koordinasi penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) permohonan pendirian badan hukum partai politik secara virtual di Ruang Rapat Oemar Seno Aji, Senin (3/11/2025).

Pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan oleh Direktorat Tata Usaha Negara, Ditjen AHU.

Selain Kanwil Kemenkum Sulbar, Pelaksanaan kegiatan yang sama juga diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkum se-Indonesia 

Kehadiran Kakanwil bersama jajaran itu sebagai komitmen dalam memperkuat pengawasan dan pendampingan administratif dalam setiap tahapan penerbitan SKT guna menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum.

Baca juga: Massa Datangi DPRD Sulbar Desak Pemerintah Tutup Sementara 5 Bank Diduga Tak Kantongi SLO Listrik

Baca juga: Daftar 12 Jabatan Kadis-Kabiro Pemprov Seleksi Terbuka, ASN Luar Sulbar Bisa Ikut Termasuk Makassar

Menurut Direktur Tata Usaha Negara, Dulyono dalam kesempatan itu mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan kelancaran proses administrasi dalam penerbitan SKT sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kanwil memiliki peran penting terkait hal ini, yaitu berperan untuk menerbitkan SKT dalam pendaftaran pendirian badan hukum partai politik. 

"Maka dari itu, diharapkan agar lebih aktif dalam melakukan pengajuan dan pemantauan permohonan SKT agar proses lebih transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan baik," lanjutnya. 

Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi bagi Kanwil dalam menyampaikan berbagai kendala dan usulan perbaikan, terutama terkait harmonisasi data dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam proses pendirian partai politik, salah satunya dengan Kesbangpol. 

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik,  Titi menyampaikan teknis mengenai tata cara dan prosedur penerbitan SKT, termasuk penjelasan mengenai kelengkapan dokumen, mekanisme verifikasi, serta peran Kanwil dalam proses pengesahan badan hukum partai politik baru. (*)