Rp470 Miliar APBN Dukung Perlindungan Sosial di Sulbar, Gubernur SDK Puji Komitmen Pusat

TRIBUN-SULBAR.COM – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran perlindungan sosial senilai Rp470,82 miliar untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada tahun 2025.

Dana ini dikucurkan melalui berbagai program Kementerian Sosial untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan memperkuat jaring pengaman sosial di daerah.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dan Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Baca juga: SDK: Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Sulbar Keluar dari Kemiskinan

Hadir pula Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, serta Kabiro Umum Kemensos.

Pertemuan tersebut membahas sinergi program pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk implementasi tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto di bidang sosial: DTSEN, Sekolah Rakyat, dan Bansos Tepat Sasaran.

Rincian Alokasi APBN 2025 untuk Sulbar

Bansos Sembako: Rp256,95 miliar untuk 107.748 KPM

Program Keluarga Harapan (PKH): Rp207,48 miliar untuk 68.137 KPM

Santunan Yatim Piatu (YAPI): Rp4,37 miliar untuk 1.796 jiwa

Santunan Pemakaman: Rp2,01 miliar untuk 230 jiwa

Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN: Rp322,22 miliar untuk 639.328 jiwa

Pilar Sosial: Rp11,47 miliar untuk mendukung 229 pendamping PKH, 387

Tagana, 68 TKSK, 22 pendamping Rehsos, 249 PSM, dan 1 PORDAM

“APBN ini menjadi penggerak utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Kami berterima kasih atas komitmen pemerintah pusat,” ujar Gubernur SDK.

SDK menambahkan, Pemprov Sulbar telah mengintervensi 5.000 keluarga miskin ekstrem tahun ini dan menargetkan penuntasan sisanya secara bertahap.

Ia juga mengusulkan tambahan 60.000 peserta PBI untuk mendukung keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten.

Gubernur juga memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya membentuk ekosistem pendidikan, kesehatan, dan gizi anak-anak miskin di daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara Pemprov Sulbar dan pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan perlindungan sosial, memastikan bantuan tepat sasaran, serta menyiapkan generasi Sulbar yang lebih sejahtera.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik.(*)