Bapperida Sulawesi Barat Hadiri Rapat Banggar DPRD, Pastikan APBD Pro-Rakyat

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU- Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Junda Maulana, mewakili Kepala Bapperida dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat  berlangsung di Ruang Sidang DPRD Sulbar, Jl Abdul Malik Pattan Endeng, Kelurhan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju, Selasa (9/9/2025)

Agenda penting ini fokus membahas penyesuaian hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Ranperda APBD Perubahan 2025.

Baca juga: Kata Pengamat Universitas Sulawesi Barat soal Jawaban DPR terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Pencabulan 4 Anak PAUD di Polman, Korban Trauma Terbayang Perbuatan Pelaku

Kehadiran Bapperida dalam rapat ini, menurut Darwis Damir, merupakan bagian dari peran Bapperida sebagai anggota TAPD. 

Tujuannya memastikan masukan dan hasil evaluasi berorientasi pada pembangunan daerah, penguatan kelembagaan, serta peningkatan produktivitas perangkat daerah demi kesejahteraan masyarakat.

"Rapat ini bertujuan untuk meninjau dan menyesuaikan alokasi anggaran, memperkuat kinerja Perangkat Daerah, serta memastikan anggaran daerah tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, sesuai dengan lima Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat," ujar Darwis Damir.

Darwis menjelaskan, pembahasan dalam rapat ini bertujuan menyelaraskan saran dan masukan dari Kemendagri terkait penerimaan dan belanja daerah. 

Langkah ini krusial agar penyusunan anggaran perubahan APBD dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan pemetaan evaluasi, Darwis menambahkan, terdapat saran perbaikan untuk pelaksanaan APBD 2025 dan tahun-tahun berikutnya.

 Ia juga menyoroti kenaikan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,33 persen dari tahun 2023.

"Penting untuk meninjau capaian kinerja anggaran tahun berjalan, mengidentifikasi program/kegiatan yang perlu disesuaikan, dan menyamakan persepsi antara DPRD dan TAPD mengenai kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan fiskal yang realistis," tegasnya saat istirahat siang.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD, Dr. Suraidah Suhardi, anggota Banggar DPRD, serta perwakilan TAPD yang terdiri dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Kepala Biro Hukum.(*)