Kata Pengamat Universitas Sulawesi Barat soal Jawaban DPR terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Akademisi sekaligus Pengamat Politik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Muhammad, menilai langkah Presiden bersama DPR yang mulai merespons aspirasi publik patut diapresiasi.

“Kita apresiasi langkah progresif dari presiden dan DPR yang mulai lebih peka dan responsif dengan aspirasi publik, khususnya terkait besaran tunjangan,” ujar Muhammad, yang juga menjabat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum Unsulbar, Senin (9/9/2025).

Meski demikian, ia menilai jawaban pemerintah dan DPR masih jauh dari cukup.

Baca juga: Pengamat Sebut Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Strategi Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Menurutnya, dari 25 tuntutan atau 17+8 tuntutan rakyat hanya dijawab dengan enam poin.

“Jelas banyak belum direspons, misalnya terkait investigasi korban jiwa di beberapa kota baik akibat penanganan aparat maupun kebakaran fasilitas umum,” ujarnya.

Muhammad menekankan perlunya kejelasan mengenai nasib para demonstran yang masih ditahan. 

Selain itu, desakan reformasi di bidang pertahanan dan keamanan juga membutuhkan langkah yang lebih terukur.

“Banyak tuntutan untuk melakukan reformasi di bidang pertahanan dan keamanan, itu perlu kejelasan langkah yang terukur,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya aturan main yang memperkuat institusionalisasi partai politik.

Hal ini, menurutnya, krusial untuk mencegah munculnya pemimpin yang tidak kompeten akibat lemahnya mekanisme rekrutmen.

Tak hanya itu, Muhammad mendorong DPR lebih terbuka dalam pelaksanaan dana aspirasi. 

Ia menegaskan transparansi tak boleh berhenti pada dana aspirasi, melainkan juga mencakup kinerja setiap anggota dan fraksi di parlemen.

“DPR perlu merespons suara publik terkait transparansi dana aspirasi. Bukan hanya dana aspirasi, tapi performa tiap anggota dan fraksi sebagai legislator maupun pengawas pemerintah juga perlu dibuat transparan,” pungkasnya.(*)