PERMAHI Mamuju Soroti MBG Ramadan, Asnandar Minta Transparansi Anggaran dan Jaminan Gizi

Ringkasan Berita:

• PERMAHI Mamuju menilai pelaksanaan MBG saat Ramadhan perlu transparansi dan pengawasan ketat.
• Skema take home dinilai rawan dari sisi pengawasan konsumsi dan ketepatan sasaran.
• Asnandar menegaskan anggaran dan proporsi gizi harus tetap akuntabel dan proporsional.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Mamuju menyampaikan sikap kritis terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan suci Ramadhan.

Salah satu kader PERMAHI Mamuju, Asnandar, menegaskan pada prinsipnya program peningkatan gizi merupakan kebijakan yang baik.

“Kami menegaskan bahwa pada prinsipnya program peningkatan gizi adalah kebijakan yang baik dan patut didukung,” kata Asnandar dalam rilis yang diterima Tribun-Sulbar.com, Rabu (25/2/2026).

Baca juga: Pelajar Pasangkayu Keluhkan Menu MBG Ramadan, Cepat Basi Tak Bisa Dikonsumsi saat Buka

Baca juga: Viral Paket MBG di Mamuju Diduga Minim Gizi, Hanya Telur, Semangka, Pisang Rebus dan Kacang

Namun, kata dia, pelaksanaan MBG pada bulan Ramadhan memunculkan sejumlah persoalan yang harus dijawab secara terbuka oleh penyelenggara.

Skema Take Home dan Pengawasan Konsumsi

Asnandar menyoroti perubahan skema distribusi makanan selama Ramadhan yang dibagikan dalam bentuk makanan untuk dibawa pulang atau take home.

Menurutnya, skema ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait pengawasan dan ketepatan sasaran.

“Tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa makanan yang dibawa pulang benar-benar dikonsumsi oleh siswa sebagai penerima manfaat utama,” ujarnya.

Ia menilai pengawasan yang hanya berbasis distribusi tanpa kontrol konsumsi berpotensi mengurangi efektivitas tujuan program.

Selain itu, PERMAHI juga menyoroti aspek anggaran tenaga kerja.

Asnandar menyebut ada dugaan biaya tenaga kerja, termasuk honor pemasak dan karyawan MBG, tetap berjalan penuh seperti hari normal.

Padahal, pola penyajian makanan selama Ramadhan mengalami perubahan signifikan.

“Jika makanan tidak lagi disajikan dan dikonsumsi langsung di sekolah, maka patut dipertanyakan apakah struktur biaya operasional, termasuk jasa penyajian, masih proporsional dengan beban kerja aktual,” tegasnya.

Ia menekankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran negara harus dijaga.

Realisasi pekerjaan, kata dia, harus sejalan dengan pembayaran yang dilakukan.