Arah Perubahan: Dari Demo ke Reformasi Struktural

Membubarkan DPR mungkin tidak bisa dilakukan, tetapi memperbaikinya wajib diperjuangkan.

Demonstrasi 25 Agustus 2025 seharusnya menjadi titik awal lahirnya agenda reformasi legislatif nasional.

Ada beberapa langkah nyata:

1. Transparansi Anggaran dan Tunjangan

DPR dan DPRD wajib membuka detail gaji, tunjangan, dan penggunaan anggaran secara publik. Transparansi adalah syarat utama untuk memulihkan kepercayaan.

2. Penguatan Fungsi Pengawasan

DPR dan DPRD harus berani menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

3. Amandemen UUD 1945 untuk Mekanisme Recall

Kita butuh mekanisme recall publik agar rakyat bisa mencopot anggota DPR dan DPRD yang tidak menjalankan amanah. Inilah langkah konstitusional untuk memastikan wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.

4. Mendorong Tekanan Publik yang Terstruktur

Demo hanyalah satu bagian. Setelah aksi jalanan, gerakan sipil perlu diarahkan ke:

Petisi nasional untuk reformasi DPR dan DPRD.

Judicial review atas UU yang melemahkan peran legislatif daerah.

Forum publik dan audiensi antara DPR, DPRD, akademisi, dan masyarakat.