TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kecamatan Simboro dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamuju, pertemuan bahas penyegelan kantor Desa Tappandulu, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (24/7/2025).

Pertemuan berlangsung di aula kantor Kecamatan Simboro, libatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Badan Permusyawaran Desa (BPD).

BPD Desa Tapandullu Amiruddin, menegaskan, penyegelan tidak akan dicabut jika Pj kades tidak diganti.

Baca juga: Kantor Desa Tapandullu Mamuju Tetap Disegel, Sampai Pj Kades Jumardin Mundur

"Ganti sisa uang dan ganti PJ Kades, segel kami buka," tegas Amiruddin saat pertemuan di aula kantor Kecamatan Simboro, Mamuju, siang.

Amiruddin mengungkapkan, kinerja Pj Kades Tappandulu selama menjabat dinilai buruk.

Ia mencontohkan, pembangunan posyandu belum genap setahun plafon roboh.

Pembuatan tanggul belum sepenuhnya selesai.

"Padahal ini anggaran 2024, bahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belum selesai," ungkapnya.

Amiruddin menyebut, dalam rapat ada usulan agar masyarakat Tappandulu membuka segel agar pelayanan berjalan.

"Saya koordinasi dulu sama masyarakat, kalau tidak sepakat ya kami tetap segel," terangnya.

Plt Kepala Dinas PMD, Syarifuddin, mengaku sudah mendengar usulan dari BPD.

Kedua tuntutan ini akan segera disampaikan ke Bupati Mamuju Sutinah Suhardi.

"Kita akan meminta arahan Bupati, apa langkah-langkah ke depan agar tidak terjadi lagi," ujar Syarifuddin. 

Ia menambahkan, masalah proyek tanggul, SPJ belum selesai, dan plafon posyandu roboh akan diaudit.

Camat Simboro, M Akbar, menambahkan, pentingnya mendengar aspirasi masyarakat.

Utamanya penggantian dana desa hilang dan penggantian Pj Kepala Desa.

"Tuntutan masyarakat ini bentuk kontrol sosial," ucapnya.

Akbar mengatakan masalah ini sudah sering disampaikan.

Mei lalu, ia menyampaikan agar anggaran dana desa digunakan sesuai aturan agar dapat dipertanggungjawabkan. 

"Masyarakat kasihan. Sudah masuk pertengahan bulan tujuh ini, belum dibayarkan insentifnya," terangnya.

Akbar menegaskan perlu adanya perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan.

Termasuk peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi.

"Tahun ini, verifikasi alokasi Dana Desa juga akan dilakukan di kecamatan, disertai pembinaan kepada perangkat desa terkait pengelolaan dana,"ujarnnya.(*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus