TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemerintah kabupaten se-Sulbar agar lebih proaktif menjemput program dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), khususnya dalam pengelolaan sampah.

Program dukungan tersebut mencakup bantuan teknis, pembiayaan, serta asistensi regulasi yang dapat dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, mengatakan, masing-masing pemkab diminta segera menyusun proposal atau Term of Reference (TOR) berdasarkan kebutuhan lokal agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Baca juga: Gubernur Suhardi Duka Temui Menteri Investasi, Paparkan Lima Potensi Strategis Sulbar

“Jangan sampai barang yang dikirim dari pusat tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Karena itu, kabupaten harus membuat permintaan resmi,” ujar Zulkifli, Selasa (3/6/2025).

DLH Sulbar, lanjutnya, siap memberikan pendampingan dalam penyusunan proposal agar dapat segera diajukan ke KLH/BPLH.

Provinsi Siap Dampingi, Pemkab Diminta Bergerak Cepat

Zulkifli menekankan pentingnya memanfaatkan asistensi regulasi yang ditawarkan KLH/BPLH, khususnya dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan sampah.

“Persoalan sampah memang menjadi kewenangan kabupaten, tapi provinsi tidak boleh tinggal diam. Sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka, provinsi harus hadir membantu menyelesaikan persoalan kabupaten,” katanya.

Selain regulasi, DLH Sulbar juga mendorong pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk mesin pemilah sampah di setiap kabupaten, untuk mendukung sistem pengelolaan yang efektif.

Menuju Target Nasional Zero TPA 2030

Untuk jangka panjang, Zulkifli menekankan pentingnya memperkuat keberadaan bank sampah dan pengembangan sistem TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) berbasis prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).

“Kalau kita tidak mulai dari sekarang, target nasional zero TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada 2030 tidak akan tercapai. Solusinya bukan hanya buang ke TPA, tapi kelola sampah dari hulunya,” pungkasnya.

DLH Sulbar berharap, kolaborasi aktif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan KLH/BPLH dapat mempercepat peningkatan tata kelola sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Sulawesi Barat.(*)