TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), pada Jumat (16/5/2025) memimpin Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara tertutup. 

Kegiatan ini berlangsung di ruang oval lantai tiga Kantor Gubernur Sulbar.

Rapat Forkopimda ini diadakan sebagai respons terhadap berbagai isu krusial yang berkembang di Sulbar. 

Fokus utama dalam pertemuan tertutup tersebut adalah potensi konflik sumber daya alam (SDA) dan ancaman terhadap stabilitas keamanan. 

Baca juga: Akademi PSM & Rindu Alam Unggul di Laga Pembuka Pemuda Manakarra Cup 2025

Baca juga: Anggaran Perjalanan Dinas Inspektorat Polman Capai Rp 5 Miliar, Digunakan Awasi 45 OPD

Kedua hal ini dinilai dapat menjadi penghambat bagi investasi dan dunia usaha di provinsi tersebut.

Pantauan di lokasi rapat menunjukkan bahwa pertemuan ini bersifat tertutup. 

Para pendamping dari masing-masing unsur Forkopimda tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang pertemuan.

Dua isu sentral mendominasi agenda pembahasan dalam rapat tersebut. 

Pertama,mengenai potensi konflik SDA yang semakin mencuat di beberapa wilayah kabupaten di Sulbar. 

Kedua, terkait rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu.

Satgas terpadu ini direncanakan untuk mengatasi maraknya premanisme dan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bermasalah.

Keberadaan ormas-ormas ini dinilai berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, iklim investasi, serta kelancaran kegiatan dunia usaha di Sulawesi Barat.

Plh Sekretaris Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, turut mendampingi Gubernur Suhardi Duka dalam memimpin jalannya rapat koordinasi tersebut.

Selain itu, sejumlah pejabat penting dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar juga hadir. 

Di antaranya adalah Plt Asisten II Junda Maulana, Asisten III Amujib, Plt Kepala Kesbangpol Sunusi Usman, Kepala BPKPD Masriadi Nadi Adjo, Kepala Dinas ESDM Ali Chandra,dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Zulkifli Manggazali.

Dari unsur Forkopimda, tampak hadir langsung Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim, serta beberapa perwakilan lainnya dari TNI dan Kejaksaan.

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi