TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE  – Stikes Bina Bangsa Majene (BBM) angkat bicara terkait skorsing mahasiswi diketahui bernama Sri menyebabkan demo anarkis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene. 

Ketua Stikes BBM, Yuliana, menegaskan keputusan kampus ini diambil berdasarkan pelanggaran berulang sudah tidak bisa ditoleransi.

Menurut Yuliana, Sri sebenarnya telah berkali-kali dibantu dan dibela oleh pihak kampus setiap kali melakukan kesalahan. 

Baca juga: Demo Jilid II HMI Majene di Stikes BBM Kembali Bentrok, Seorang Mahasiswa Alami Luka di Kepala

Baca juga: Ulah Satu Orang Mahasiswi Bernama Sri Penyebab Demo HMI Majene Berujung Anarkis di Stikes BBM

Namun, setelah diberikan berbagai kesempatan, ia kembali melakukan pelanggaran yang dianggap semakin di luar batas.

Bahkan pelanggarannya dinilai telah mencoreng disiplin kampus.

Pelanggaran pertama, ia terlibat pertengkaran dengan teman sekampus hingga  melontarkan kata-kata kasar, sampai memicu orangtua korban datang.

Namun itu didamaikan oleh pihak kampus, karena tak ingin Sri dalam masalah besar. 

Akhirnya pihak kampus memberikan peringatan tertulis dan meminta Sri menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Namun, beberapa bulan kemudian, kejadian serupa kembali terulang.

Kali ini, dalam sebuah pertemuan kampus, seorang dosen yang berusaha melerai justru mendapat kata-kata tidak pantas dari Sri.

Karena pelanggaran terjadi secara berulang, pihak kampus menggelar rapat bersama para dosen dan pimpinan.

Hasilnya, diputuskan Sri dijatuhi skorsing selama satu semester sebagai konsekuensi atas tindakannya.

"Kami sudah memberi banyak kesempatan dan memaafkan berkali-kali. Tapi kalau tetap diulangi, dan kampus punya aturan yang harus ditegakkan," tegas Yuliana kepada wartawan, saat dikonfirmasi di Stikes BBM, Jumat (14/3/2025). 

Keputusan skorsing ini kemudian memicu aksi demonstrasi oleh HMI Cabang Majene di depan Stikes BBM selama dua hari berturut-turut. 

Massa aksi menilai skorsing ini tidak adil dan menuntut penjelasan dari pihak kampus.