Berita Nasional

Catatan Prabowo, 2 Kali Batalkan Program Kontroversial, dari PPN 12 Persen hingga Elpiji 3 Kg

Editor: Via Tribun
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PEMBATALAN PROGRAM - Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024). Terkini, Prabowo tercatat sudah batalkan 2 program yang buat gaduh di masyarakat.

Dengan subsidi senilai Rp 87 triliun, harga gas elpiji 3 kilogram harusnya berkisar Rp 18.000 - Rp 19.000, atau paling parah mencapai Rp 20.000 per tabung.

Oleh karena itu, ia berjanji akan memastikan agar gas bersubsidi didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.

"Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada mark up, itu sudah paling jelek Rp 20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp 18.000, Rp 19.000. Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp 25.000 sampai Rp 30.000," imbuh dia.

Baca juga: Kurang 20 Jam, Prabowo Anulir Kebijakan Bahlil: Pengecer Tetap Bisa Jual Elpiji 3 Kg

Alasan pembatalan

Membatalkan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram bukan tanpa alasan.

Antrean pembelian gas elpiji selama beberapa hari terakhir mengular panjang.

Masyarakat juga harus rela berjalan jauh untuk membeli gas di pangkalan resmi.

Menurut Dasco, kebijakan Kementerian ESDM yang tidak mengizinkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) dilakukan mendadak dan tidak disosialisasikan.

"Ya kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak, ya tidak tersosialisasikan," kata Dasco di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Hal ini membuat terjadinya antrean warga yang mau membeli gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah.

"Sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji, kan begitu," ujar Dasco.

Dasco juga tidak tahu, apakah Bahlil sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Prabowo atau belum.

Pasalnya, kata Dasco, kementerian bisa menjalankan peraturan sendiri.

Akan tetapi, jika kebijakannya sudah berdampak ke masyarakat, Prabowo bisa turun tangan.

"Saya belum tahu itu apakah hal-hal seperti itu harus dikoordinasikan ke presiden, ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian bisa berjalan sendiri, tapi kalau menyebabkan dampak-dampak, presiden bisa turun tangan," ucapnya.

Baca juga: Respons Bahlil usai Prabowo Batalkan Aturan Baru Penjualan Elpiji 3 Kg, Menteri ESDM Minta Maaf

Halaman
1234