TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam rangka pengawasan DPRD Pasangkayu terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Kegiatan ini berlangsung di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, Jl Abdul Muiz, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (17/12/2024).

Baca juga: Kades Onang Majene Layangkan Satu Kali Tebasan ke Bagian Leher Korban dan Langsung Tersungkur

Baca juga: Ancam Keselamatan Warga, DLHK Mamuju Pangkas Pohon Rindang di SMPN 2 Mamuju

Rapat ini turut dihadiri oleh asisten II Kabupaten Pasangkayu bidang perekonomian dan pembangunan, serta OPD dan Forkopimda Kabupaten Pasangkayu.

Selain itu, perwakilan SPBU Ako dan Sarudu juga hadir mengikuti rapat ini.

Ketua komisi II DPRD Pasangkayu, bidang perekonomian, Farid Zuniawansyah, memimpin rapat.

Dalam penyampaiannya, Farid mengatakan tujuan rapat ini untuk mencari solusi bersama terkait keluhan masyarakat tentang BBM yang langka di Kabupaten Pasangkayu.

"Persoalan ini sudah berlarut, harusnya ini secepatnya kita selesaikan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat Ikram meminta kepada pemerintah untuk menghentikan aktivitas penjual BBM eceran.

"Karena penyebab kelangkaan BBM ini akibat maraknya penjual BBM eceran," tegasnya

Menanggapi hal itu, salah salahsatu anggota DPRD, Ersad mengatakan tidak setuju dengan permintaan tersebut.

"Kita tahu di wilayah Kabupaten Pasangkayu, banyak daerah yang lokasinya jauh dari SPBU, jadi kalau kita hentikan penjual eceran, tentunya sangat menyusahkan masyarakat," ujarnya.

Di samping itu, Kepala Dinas, Koprindag Masri mengatakan, bahwa penyebab kelangkaan BBM ini juga akibat pasca penerapan barcode dalam pengisian BBM.

Sementara itu, assisten II bidang perekonomian dan pembangunan mengatakan, hanya ada dua SPBU yang paling sering terjadi antrian panjang di Pasangkayu, yaitu SPBU Ako dan Bulu Cindolo.

Perwakilan dari SPBU Ako dalam kesempatannya meminta kepada DPRD Pasangkayu, untuk turun lansung melihat kondisi di lapangan, agar mengetahui seperti apa kondisi di lapangan.

"Memang di sana banyak pedagang eceran yang memaksa untuk membeli BBM dan mereka tidak bisa dilarang. Jadi kalau bisa pemerintah lansung yang turun, supaya mereka bisa mendengar," ujarnya.

Dalam rapat ini, sejumlah anggota DPRD Pasangkayu kompak mengatakan bahwa, penyebab BBM langka di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu akibat maraknya SPBU yang mengisi BBM melebihi kapasitas di sejumlah kendaraan.

Selain itu, salah satu anggota DPRD Pasangkayu Syaifuddin Andi Baso juga menduga, adanya penimbunan BBM yang dilakukan oleh pihak SPBU.

Penyebab BBM  juga diduga akibat banyak warga di luar Kabupaten Pasangkayu, yang mengisi BBM di SPBU Pasangkayu.

Dari hasil rapat, DPRD Pasangkayu memberi rekomendasi kepada SPBU untuk tidak mengisi BBM dengan kapasitas lebih.

"Terutama itu untuk motor atau mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi," ujar Syaifuddin.

Selain itu, DPRD Pasangkayu juga meminta kepada pihak pengamanan, dalam hal ini kepolisian dan Satpol PP, untuk mengawasi aktivitas pengisian motor dan mobil modifikasi di SPBU.

Juga meminta kepada SPBU untuk menambah nosel pengisian, demi mengurangi panjangnya antrean di SPBU.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan