TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, menetapkan Upah Minum Provinsi (UMP) 2025 senilai Rp 3.104.430.

Angka ini mengalami kenaikan Rp 189.471 atau 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.914.958,08.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mamuju Rafiulnur Arsa, mengatakan, kenaikan UMP akan sangat berdampak bagi para pengusaha.

"Kenaikan upah 6,5 persen ini akan berefek kepada pengusaha, kerena antara Income (pendapatan) pengusaha dan kenaikan upah ini tidak berimbang," ungkap Komisaris Utama PT Adhitama Persada Indonesia HVAC kontraktor dan Suplayer itu saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Kamis (12/12/2024).

Baca juga: Tak Tetapkan UMK 2025, Pemkab Mamasa Ngikut UMP Sulbar Yakni Rp3,1 Juta

Rafiulnur menuturkan, para pengusaha dituntut kreatif agar bisa menaikkan income agar bisa mengendalikan posisi kenaikan upah 6,5 persen tersebut.

Produktivitas para pelaku usaha saat ini harus lebih maju untuk meningkatkan level usahanya, supaya bisa mengimbangi upah karyawan.

"Produktivitas pengusaha (pemasukan harus naik) agar kenaikan upah 6,5 persen ini tidak berefek buruk pada kami pengusaha," ungkapnya.

Apalagi kata dia, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen juga sangat berpengaruh pada pengusaha yang harus memikirkan pembayaran pajak.

Selain itu, menurutnya para pengusaha harus benar-benar fight (berjuang) dalam memikirkan perkembangan usahanya jauh lebih maju kedepannya.

"Ya kita juga pasti putar otak bagaimana usaha kita tetap bisa jalan. Namun bagaimanapun ini sudah aturan dari negara," urainya.

Ia menambahkan, efek dari kenaikan UMP 6,5 persen ini bisa membuat para pengusaha berpikir untuk membangun usaha baru.

"Mungkin kalau pengusaha di kelas nasional sudah dipikirkan dan mengantisipasi kenaikan upah 6,5 persen yang cukup tinggi itu. Tapi kalau kita ini bagaimana putar otak agar usaha bisa tetap jalan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025, Rabu (11/12/2024).

Kenaikan ini diumumkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, H. Andi Farid Amri dan ditetapkan melalui Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1377 Tahun 2024. 

Dengan keputusan ini, UMP Sulawesi Barat tahun 2025 naik sebesar Rp 189.471 menjadi Rp 3.104.430.  

Dimana diketahui, UMP Sulbar pada 2024 senilai Rp Rp2.914.958,08.

Pada tahun itu, UMP Sulbar hanya naik Rp 43 ribu dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp2.871.795,00 pada 2023.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan. 

Proses penetapan UMP dilakukan melalui rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang berlangsung pada 5 Desember 2024 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Barat. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Barat sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Provinsi, H. Andi Farid Amri, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. 

"Kenaikan UMP ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan taraf hidup pekerja, sekaligus menjaga daya saing usaha di Sulawesi Barat," ujarnya kepada Tribun-Sulbar.com, Rabu sore.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan keluarganya, serta mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Andi Farid Amri mengimbau agar semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja, mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.  

Dinas Tenaga Kerja Daerah Sulawesi Barat juga siap memberikan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, demi tercapainya kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi