TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) gelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Polman, Senin (14/10/2024).

Mereka turut ikut menyuarakan persoalan perawat honorer tidak dapat mendaftar PPPK 2024.

Baca juga: Ungkap Kondisi Mental Anak, Orangtua Korban Pelecehan Seksual di Sampaga Cari Keadilan di Polresta

Baca juga: BKD Sulbar Gelar Ujian Dinas dan UPKP Akhir November 2024, Untuk Peningkatan Karir dan Komptensi ASN

Lantaran sejumlah nakes honorer di Polman namanya tidak terdaftar di database BKN Pusat.

Puluhan nakes sudah mengabdi belasan tahun ini sempat mengadu ke DPRD Polman pada Kamis (10/10/2024) lalu.

Tidak mendapat solusi pasti dari anggota dewan, perawat  kembali mendatangi kantor DPRD Polman, Senin (14/10/2024).

Para mahasiswa dari HMI Cabang Polman ikut datang mengawal perjuangan para perawat honorer.

Mereka saat ini tengah rapat dengar pendapat bersama anggota dewan di ruang aspirasi.

"D itengah upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi, nasib para perawat honorer ini seringkali terabaikan," terang koordinator aksi, Deby saat orasi di pelataran DPRD Polman Jl Andi Depu, Kelurahan Takatidung.

Dia mengatakan selama ini perawat honorer memiliki tugas mulia melayani masyarakat sakit butuh pertolongan.

Setiap waktu kata Deby perawat honorer ini memberikan pertolongan namun seringkali mendapat gaji minim tidak sesuai harapan.

Deby menyebut harusnya anggota dewan perwakilan rakyat dapar mencarikan solusi atas masalah dialami perawat honorer ini.

"Mereka, perawat ini juga pahlawan tanpa tanda jasa, setiap hari bekerja keras, seringkali denga gaji yang minim," lanjutnya.

Deby menyebut HMI Polman ikut mendukung penuh perjuangan tenaga honorer untuk mendapat hak-haknya.

HMI Cabang Polman meminta kepada pemerintah daerah dan pusat mendaftarkan tenaga honorer dan non ASN agar memiliki status yang jelas.

Serta menuntut agar pemerintah memberikan kesempatan sama dalam pengembangan karir tanpa diskriminasi.

Sebelumnya diberitakan, puluhan pegawai honorer bertugas sebagai perawat di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) datang mengadu di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman), Kamis (10/10/2024).

Puluhan honorer perawat ini mengadu lantaran tidak masuk dalam data pegawai di database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat.

Imbasnya mereka tidak dapat mendaftar pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan 2024.

Mereka diterima anggota DPRD Polman Ilham, didampingi sekretaris dewan (Sekwan) Budi Utomo, mendengarkan harapan para perawat.

Koordinator para perawat Rahmat mengatakan puluhan perawat ini sudah mengabdi selama belasan tahun di Puskesmas.

Rahmat menyebut para perawat ini tidak dapat mendaftar di penerimaan PPPK tenaga kesehatan 2024 lantaran tidak terdata di database BKN pusat.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli