TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat penurunan tingkat kemiskinan di Sulbar pada Maret 2024 menjadi 11,21 persen, turun sebesar 0,28 persen dibandingkan Maret 2023.

Meskipun ada penurunan ini, BPS juga mencatat peningkatan pada aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan di provinsi ke-33 ini.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Landa Sulbar, BPS Sulbar Ungkap 2 Penyebab, Pj Bahtiar Akan Masifkan Potensi Alam

Baca juga: Pencuri Asal Pinrang Ditangkap di Mamuju, Modus Dekati Janda Demi Curi Mobil

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan kenaikan sebesar 0,05 poin, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala BPS Sulbar, Tina, menjelaskan bahwa hasil survei ini menjadi dasar bagi BPS dalam menghitung angka kemiskinan dan memberikan laporan tersebut kepada pemerintah.

Data ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di Sulbar.

Selain itu, dari data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), tercatat jumlah keluarga miskin di Sulbar mencapai 39,0 ribu, dengan total individu yang tergolong miskin sebanyak 208,4 ribu orang.

Menanggapi data tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Akbar Ulman, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan di Sulbar.

Beberapa program pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), telah diterapkan di daerah tersebut.

"Program pemerintah pusat dalam penanganan kemiskinan itu seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), di daerah kami juga memberi program bantuan sosial," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Dinsos Sulbar, Kompleks Perkantoran Gubernur, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Rabu (4/9/2024).

Selain itu, pemerintah daerah juga mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial.

Namun, Akbar menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Tenaga Kerja, dalam upaya penanganan kemiskinan yang lebih komprehensif.

Ia menambahkan, kondisi masyarakat miskin dapat mempengaruhi perilaku sosial mereka.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah, pendamping PKH rutin memberikan edukasi kepada masyarakat miskin setiap bulan.

Masyarakat diajarkan mengenai pengelolaan keuangan, pentingnya pendidikan, serta kesehatan, guna meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi