Lanjut Ambas, sementara surat pernyataan Bandia tidak di upload di Silon karena sudah terkunci dan hanya di serahkan langsung ke KPU Mamuju Tengah.

"Jadi di sini juga kita nilai ada kejanggalan dilakukan oleh KPU Mamuju Tengah, sebab acuan untuk memverifikasi berkas itu di Silon dan diatur dalam PKPU No. 10 Tahun 2023," jelasnya.

Lebih lanjut, Ambas katakan kejanggalan lainnya pada saat Bandia melakukan klarifikasi ke KPU Mamuju Tengah tanpa melibatkan partainya.

"Harusnya KPU Mamuju Tengah melibatkan kami saat yang bersangkutan melakukan klarifikasi,"tandasnya.

Ambas menduga ada 'kongkalikong' KPU Mamuju Tengah dengan Bandia.

"Sebab KTP dan BB pernyataan calon tidak dibenarkan oleh KPU Mamuju Tengah berdasarkan hasil klarifikasi dan berita acara klarifikasi,"tandasnya lagi.

Atas kejadian ini, Ambas katakan PAN telah melakukan langkah awal dengan melaporkan hal ini ke pengawas pemilu.

"Kita sudah laporkan ke Bawaslu Mamuju Tengah dan kita tunggu tindak lanjutnya,"pungkasnya.

Terkait hal ini, wartawan Tribun-Sulbar.com juga telah mencoba mengkonfirmasi KPU Mamuju Tengah namun belum mendapat respon.

Ketua KPU Mamuju Tengah, Alamsyah serta Ketua Divisi Teknis, Ines Pradhana Ruso telah dihubungi, namun belum memberikan jawaban.(*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Samsul Bahri