TRIBUN-SULBAR.COM - Pertemuan antara Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan digelar pada malam ini di Istana, Minggu (8/10/2023).

Rencananya, Syahrul Yasin Limpo akan secara resmi mengundurkan diri dari jajaran kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Jokowi.

Namun belum jelas akankah dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo, maupun tudingan soal pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan dibahas pada pertemuan tersebut.

Baca juga: Reaksi Mahfud MD, Surya Paloh dan Cak Imin soal Rp 30 M dan Senjata Api di Rumah Syahrul Yasin Limpo

"Iya, nanti malam," kata Jokowi dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.

Kepala Negara kemudian mempersilakan awak media untuk meliput pertemuan itu di Istana Negara.

Kendati begitu, mantan Wali Kota Solo ini mengaku belum tahu apa yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo tersebut.

"Ya enggak ngerti, ketemu saja belum kok," ujar Jokowi.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Jadi Tersangka KPK, Perpanjang Budaya Korupsi Keluarga Yasin Limpo?

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga ditanya soal siapa sosok pengganti Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian.

Menurutnya, saat ini sosok pengganti sementara itu sudah ada, yaitu Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Diketahui, Arief Prasetyo Adi ditunjuk oleh Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Mentan.

Namun, Jokowi mengaku belum memikirkan soal sosok pengganti definitif Mentan.

"Ya nantilah, wong sudah ada. Sudah di-handle oleh Pak Arief," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sempat memberi tanggapan soal dugaan Syahrul Yasin Limpo diperas oleh pimpinan KPK.

Terkait hal ini, ia mengaku belum banyak mendapat keterangan sehingga tak bisa berkomentar.

"Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023) kemarin.

Jokowi mengatakan, persoalan hukum yang diduga melibatkan Syahrul masih simpang siur.

Maka dari itu dia enggan berkomentar lebih jauh karena khawatir bisa memicu anggapan ikut campur dalam proses hukum.

"Dan saya kalau komentar nanti saya ada yang bilang mengintervensi," ujar Jokowi.

"Jadi saya ini masih mencari informasi-informasi sebetulnya kasus ini seperti apa?" lanjutnya.

Meski demikian, Jokowi meyakini persoalan itu merupakan ranah penegak hukum, sehingga dirinya berhati-hati memberikan pernyataan.

"Itu memang adalah urusan penegakan hukum, jangan sampai kalau saya mengomentari lebih awal ada yang menyampaikan intervensi. Ini tadi saya menunggu informasi yang detail mengenai peristiwa ini," jelas Jokowi.

"Dan sebetulnya itu menjadi kewenangan baik di Kepolisian, baik yang di KPK, baik di Kejaksaan ya," tambahnya.

Baca juga: Fakta-Fakta Penggeledahan 2 Rumah Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Berikut Pernyataan KPK

Keterangan polisi

Sebagaimana diketahui, pimpinan KPK tengah menjadi sorotan publik karena diduga memeras mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Meski Ketua KPK Firli Bahuri telah membantah, publik tetap menaruh kecurigaan terhadap KPK dalam menangani kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Kecurigan ini pun diperkuat dengan beredarnya foto Ketua KPK Firli Bahuri bersama Syahrul Yasin Limpo sebagai pihak terperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Syahrul disebut-sebut tersangkut perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akan tetapi, KPK sampai saat ini belum mengumumkan secara resmi status hukum Syahrul.

KPK tengah mengusut tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan, tapi belum mau mengungkap identitasnya.

Penyidik pun telah menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini.

Dari penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo, penyidik KPK mendapati uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing.

Selain itu, penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api.

Syahrul sudah menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dari posisi Mentan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Pratikno, pada Kamis kemarin.

Dia memilih mengundurkan diri dengan alasan fokus menghadapi proses hukum.

Polda Metro Jaya menaikkan status laporan pemerasan itu dari penyelidikan ke penyidikan.

Hal itu dilakukan usai gelar perkara pada Jumat (6/10/2023) lalu.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta tim dari Polri terjun mengasisteni penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Saat ini kasus dugaan pemerasan yang diselidiki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

"Tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut saat ini naik sidik," ujar Kepala Listyo usai menghadiri kegiatan Semarak Bakti Bhayangkara Presisi Polda DI Yogyakarta 2023 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (7/10/2023).

Ia berpesan agar penanganan kasus tersebut dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

"Kami berpesan kepada anggota, karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik dan juga menyangkut lembaga yang juga dikenal publik, penanganannya harus cermat, harus hati-hati," tegasnya.

"Saya minta tim dari Mabes (Polri) untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya jadi cermat karena kita tidak ingin Polri tidak profesional," lanjut dia.

Selain itu, Listyo juga meminta agar para penyidik Polda Metro Jaya menangani kasus tersebut secara profesional.

Kapolri juga mempersilakan jika ada lembaga yang ingin turut mengawasi proses penanganan kasus tersebut.

Sehingga, prosesnya betul-betul dapat memberikan rasa keadilan.

"Apakah ini bisa diproses lanjut, ataukah sebaliknya harus dihentikan. Tentunya ini menjadi hak dari pelapor, hak dari terlapor untuk kemudian kita uji. Jadi saya kira Polri transparan," kata Listyo.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri soal Penanganan Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh Pimpinan KPK: Harus Cermat", "Tanggapan Jokowi soal Dugaan Syahrul Yasin Limpo Diperas Pimpinan KPK", dan "Jokowi Benarkan Akan Bertemu Syahrul Yasin Limpo di Istana Malam Ini"