TRIBUN-SULBAR.COM - Kategori kelas dalam layanan rawat inap akan dihapus oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penghapusan kelas rawat inap tersebut akan dihapus BPJS Kesehatan mulai tahun 2022.

Semua kelas perawatan akan disamakan bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan yaitu kelas standar dikutip dari Kompas.com.

"Dalam perencanaan akan menuju ke kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional," kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Jumlah Kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas Mandiri di Mamuju Menurun

Baca juga: Pemkab Majene Pastikan 11 Ribu BPJS Kesehatan Diputus Pemprov Sulbar Akan Dicover di APBD 2022

Penghapusan kelas dan penerapan kelas standar tersebut bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan equitas di program JKN.

"Nanti segmentasi peserta otomatis berubah, tidak ada lagi kategori peserta kelas 1, 2, dan 3," lanjutnya.

Mengutip health.grid.id, BPJS Kesehatan akan mulai menghilangkan iuran berbasis kelas.

Sehingga, nantinya iuran kelas 1, 2, dan 3 BPJS akan diseragamkan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bukan berarti akan diminimalkan pelayanannya."

"Hal ini merupakan upaya standarisasi untuk KRI (Kelas Rawat Inap) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setelah melalui kriteria yang akan disepakati," jelas Muttaqien.

Selain itu, layanan BPJS Kesehatan hanya terbagi menjadi dua kelas, yaitu Penerima Bantuan Tunai (PBT) dan KRIS untuk non PBT.

Peserta KRIS PBT bisa naik kelas ke KRIS non-PBT dengan menambahkan biaya selisih, sesuai biaya kenaikan kelas.

Tentang KRIS bagi PBT dan KRIS bagi non PBT

Perbedaan keduanya terletak pada ketentuan minimal luas tempat tidur dan jumlah maksimal tempat tidur per ruangan.

Peserta KRIS PBT memiliki hak atas perawatan ruang minimal 7,2 meter persegi per tempat tidur, sementara KRIS non PBT, 10 meter persegi per tempat tidur.