Diduga Oknum ASN Mamasa Ngamuk di TPA Salubue, Ngaku Pendukung Bupati

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Sebuah video pendek memperlihatkan seorang pria mengamuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Salubue, Desa Rantepuang, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Kamis (21/08/2025).

Video itu, beredar luas dan menjadi perbincangan di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak pria mengenakan jaket hitam, celana panjang hitam, dan helm, adu mulut dengan warga dari aliansi masyarakat menutup akses ke TPA.

Yang mengejutkan, pria diduga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu menyatakan dirinya sebagai pendukung Bupati Mamasa.

Baca juga: Kesal Dijanji Pemda Mamasa, Warga Tutup TPA di Salubue

“Saya ini pendukung Bupati,” ujar pria itu.

Insiden itu terjadi saat sejumlah warga yang mengatasnamakan diri sebagai aliansi masyarakat menutup TPA Salubue sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah.

Pria tersebut diduga tidak terima dengan aksi penutupan yang dilakukan warga, sehingga terjadi adu argumen dengan para aktivis di lokasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga dari aliansi masyarakat menutup TPA di Salubue karena kecewa terhadap Pemda Mamasa yang dinilai tidak menepati janji untuk mengelola sampah secara baik dan berkelanjutan.

Aksi penutupan itu memicu kemarahan pria tersebut, yang kemudian bersitegang dengan Koordinator Aliansi, Yohanis.

Hingga kini, identitas pria paruh baya dalam video itu belum diketahui secara pasti.

Namun dalam rekaman berdurasi 2 menit 50 detik tersebut, ia jelas mengaku sebagai pendukung Bupati.

Video tersebut ramai dibagikan di berbagai grup WhatsApp dan media sosial lainnya di Mamasa.

Aksi pria yang diduga ASN itu memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cabang Mamasa.

Aktivis LMND, Taufik Ramawijaya, menyayangkan tindakan tersebut. 
Ia menilai, pengakuan sebagai pendukung Bupati yang diucapkan oleh oknum ASN itu menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN.

“Bagaimana mungkin seorang ASN mengaku pendukung Bupati? Itu sudah melanggar kode etik dan netralitas ASN,” kata Taufik kepada Tribun-Sulbar.com.

Karena itu, Taufik meminta agar oknum ASN tersebut diproses sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.(*)

Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir