Salah Satu Calon Sekda Polman dari Kemendes, Herman: Modal Kuat yang Dibutuhkan Masyarakat

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN – Wakil Ketua Dewan Pendidikan Polman, Herman Kadir, menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan posisi strategis dalam pemerintahan, tidak boleh dipolitisasi.

Menurut Herman, sebagai jabatan tertinggi dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kabupaten, posisi Sekda harus bebas dari kepentingan politik praktis serta intervensi kelompok atau individu yang ingin memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun golongan.

"Figur yang memiliki latar belakang politik aktif, rekam jejak keberpihakan, atau pernah terlibat dalam kontestasi politik, tidak layak menempati posisi Sekda," tegas Herman kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Akademisi Unasman Puji Tiga Calon Sekda Polman: Miliki Rekam Jejak dan Pengalaman Birokrasi Mumpuni

Ia menambahkan, jabatan Sekda menuntut netralitas, integritas, dan profesionalisme tinggi guna menjaga marwah birokrasi yang objektif dan melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

"Sekda memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah," ujar mantan Ketua KPM-PM itu.

Lebih lanjut dijelaskannya, Sekda bertugas merancang, mengoordinasikan, dan mengawal implementasi kebijakan lintas sektor.

Karena itu, jabatan ini tidak boleh dijadikan instrumen untuk memperkuat kepentingan politik tertentu, apalagi memperalat birokrasi sebagai kendaraan kekuasaan.

Herman juga menyoroti dinamika yang muncul terkait salah satu calon Sekda saat ini.

Menurutnya, riak-riak menyudutkan kandidat tertentu sangat tidak relevan.

"Seluruh kandidat telah melewati proses seleksi ketat dengan mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman birokrasi matang, serta kapasitas manajerial sudah teruji," jelasnya.

Salah satu kandidat yang saat ini disorot, lanjut Herman, merupakan pejabat eselon II di Kementerian Desa, dengan kinerja terbukti serta jaringan kerja luas.

"Modal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Polewali Mandar, terutama di tengah tantangan defisit anggaran dan tuntutan efisiensi pembangunan," imbuh Tenaga Ahli Gubernur Sulbar itu.

Ia pun mengajak publik untuk menyikapi proses seleksi Sekda secara jernih dan objektif.

"Pengisian jabatan Sekda harus mengedepankan prinsip meritokrasi, bukan manuver politik atau tekanan kelompok tertentu. Bila Sekda dipilih berdasarkan kualitas, bukan kedekatan, maka Polewali Mandar akan memiliki fondasi birokrasi kuat dan berdaya saing tinggi," tandasnya. (*)