Pemprov Sulbar Akan Luncurkan Sekolah Rakyat, BPKPD Pastikan Dukungan Anggaran dan Aset 

TRIBUN-SULBAR.COM –  Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berperan aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat Pemprov Sulbar Tahun Ajaran 2025/2026. Rakor berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Sulbar, Kamis 17 Juli 2025.

Partisipasi aktif BPKPD Sulbar ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM), yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab, dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar yang teknis terkait. Dari BPKPD Sulbar, hadir Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri M. Noor, serta Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, guna memberikan dukungan teknis dan fiskal terhadap persiapan pembukaan sekolah rakyat tersebut.

Baca juga: Agenda Menteri Transmigrasi di Sulbar, Pelepasan Ekspor Kakao hingga Rakor Transmigrasi

Baca juga: Kanwil Kemenkum Sulbar Koordinasi Pemenuhan Data Dukung RKT RB B09

Provinsi Sulawesi Barat sendiri menjadi salah satu dari 37 titik di seluruh Indonesia yang akan membuka Sekolah Rakyat secara serentak, sebagai bagian dari inisiatif nasional untuk memperkuat pendidikan berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput.

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh program Sekolah Rakyat ini sebagai langkah nyata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat. 

“Kami berkomitmen memastikan dukungan anggaran dan pengelolaan aset berjalan optimal, agar pelaksanaan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, menambahkan bahwa koordinasi lintas OPD sangat penting untuk menyelaraskan kebutuhan anggaran dengan pelaksanaan program. 

“BPKPD siap menyesuaikan mekanisme penganggaran agar program Sekolah Rakyat ini bisa segera direalisasikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,” ungkapnya. (Rls)