DPRD Sulbar Sahkan Perampingan Perangkat Daerah, Beberapa OPD Digabung, 1 OPD Baru Dibentuk

“Contoh, kepala bidang kereta api. Apa yang diurus kereta api di Sulbar? Jabatan seperti ini tidak efisien, harus dihapus,” tegas SDK.

SDK juga menyoroti Dinas Perhubungan yang dinilai kelembagaannya terlalu besar, padahal banyak urusan seperti jembatan timbang, terminal, dan pelabuhan merupakan kewenangan pusat.

“Anggaran kita cuma Rp 2 triliun, tapi pejabat eselon II ada 42 orang. Ini tidak sehat. Karena itu, saya dukung penuh langkah perampingan ini,” ujarnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus), Syamsul Samad, mengatakan penggabungan OPD ini telah melalui kajian panjang dan mendalam. 

Menurutnya, selama ini banyak OPD tidak berjalan efektif jika berdiri sendiri.

“Ngapain berdiri masing-masing kalau bisa digabung? Ini inisiatif DPRD tapi nyambung dengan keinginan Pak Gubernur, jadi jalannya mulus,” jelas Syamsul.

Perda ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026. 

Namun, penetapan dilakukan lebih awal agar dapat dimasukkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

“Kita sahkan sekarang agar bisa direncanakan dari sekarang, supaya pelaksanaannya tidak terganggu dan anggarannya sudah siap,” tambah Syamsul.

Sementara itu, untuk pejabat eselon II yang terdampak penggabungan OPD, Pemprov akan melakukan proses seleksi terbuka atau selter kembali.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi