Harga Beras Tidak Terkendali, Pemprov Sulbar Desak Bulog Segera Salurkan SPHP

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Harga beras di Sulawesi Barat (Sulbar), terus mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. 

Kenaikan ini membuat pedagang dan konsumen mulai mengeluhkan tingginya beban biaya bahan pokok, terutama beras.

Salah satunya Rahmat Sidiq, pedagang di Pasar Baru Mamuju.

Baca juga: Pangkalan LPG 3 Kg di Pasangkayu Diduga Tak Layani Warga, Sebabkan Harga Menggila di Pengecer

Ia mengatakan harga beras terus naik secara bertahap sejak dua bulan terakhir. 

Kenaikan itu disebutnya terjadi hampir setiap pekan.

"Harga beras medium ukuran 5 kilogram sekarang Rp 80 ribu, premium Rp 85 ribu. Untuk ukuran 25 kilogram, medium sudah Rp 385 ribu dan premium Rp 405 ribu," ujar Rahmat saat ditemui di lapaknya, Minggu (6/7/2025).

Menurut dia, salah satu penyebab naiknya harga beras adalah belum adanya penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog.

"Bulog tumpuk beras saja, tidak disalurkan. Mereka ambil dari petani, tapi masyarakat tidak kebagian. Kalau terus begini, beras ukuran 25 kilogram bisa tembus Rp 500 ribu," jelasnya.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sulbar, Hamdani Hamdi, membenarkan kelangkaan beras menjadi salah satu pemicu inflasi di daerah. 

Menurutnya, stok yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Hari ini memang kelangkaan beras sangat terasa di lapangan. Masyarakat sangat membutuhkan, sementara pasokan terbatas," kata Hamdani saat ditemui di Kantor Gubernur Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas,, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Selasa (8/7/2025).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah menyampaikan permintaan resmi kepada Badan Pangan Nasional serta membangun komunikasi intensif dengan Bulog agar beras SPHP segera disalurkan.

"Langkah percepatan distribusi sangat penting agar harga di pasaran bisa terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga," jelasnya.

Hamdani juga mengungkapkan tingginya permintaan beras murah yang disediakan pemerintah. 

Dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar pekan lalu, seluruh stok beras ludes hanya dalam waktu 30 menit.

"Ini menjadi indikator nyata bahwa kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Pemerintah daerah sudah bergerak, tinggal menunggu eksekusi dari pusat dan Bulog," ujarnya.

Pemerintah berharap distribusi beras SPHP dapat dilakukan dalam waktu dekat guna menahan laju inflasi sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi