TA Gubernur Dorong Skema Pembiayaan APBN dan Perbankan Pengembangan Tambak Tanjung China Pasangkayu

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU – Tim Ahli (TA) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat mendorong skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta lembaga perbankan guna mempercepat pengembangan kawasan tambak pesisir di Tanjung China, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu.

Dorongan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi Tanjung China pada Kamis (26/6/2025), yang dipimpin langsung oleh Tim Ahli Gubernur, di antaranya Abdul Wahab (bidang transmigrasi), Hajrul Malik (antar lembaga), Masram Jaya, dan Bayu.

Mereka didampingi jajaran Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar, seperti Sekretaris Dinas Natsir, Kabid Pengembangan Pemukiman Transmigrasi Bayu, serta Kepala UPTD dan staf teknis.

Baca juga: Gubernur Suhardi Duka Ajak Kagama Tingkatkan SDM untuk Dongkrak IPM dan UMKM di Sulbar

Kunjungan berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.00 WITA, menyasar lokasi transmigrasi yang telah dihuni oleh sekitar 100 kepala keluarga sejak gelombang pertama tahun 2018 hingga gelombang keempat tahun 2024.

“Transmigrasi ini bukan sekadar relokasi penduduk, tapi merupakan strategi penting untuk memeratakan ekonomi. Karena itu, pembiayaan dari APBN dan perbankan sangat penting untuk pengembangan usaha tambak di sini,” kata Hajrul Malik.

Tantangan Lapangan: Infrastruktur Tambak Masih Terbatas

Dalam dialog dengan warga, terungkap sejumlah kendala utama, seperti sistem pasang surut yang memengaruhi ketersediaan air di tambak.

Lahan bekas pohon Nipa cepat kering saat surut, sementara lahan bekas mangrove mampu menahan air lebih lama, menghasilkan panen yang lebih baik.

Warga transmigrasi juga menyampaikan keterbatasan alat produksi, seperti terpal, kincir air, dan pakan, yang membuat hasil usaha belum maksimal.

Namun, sebagian kelompok sudah mampu menghasilkan panen dengan potensi keuntungan yang menjanjikan.

“Masalah bukan pada kondisi alam, tapi pada kurangnya peralatan dan sarana pendukung,” ungkap salah satu warga.

Potensi 310 Hektare Perlu Intervensi Dana Pusat dan Perbankan

Tim Ahli mencatat, kawasan Tanjung China masih memiliki sekitar 310 hektare lahan potensial yang belum tergarap.

Jika lahan ini dikelola bertahap dalam dua hingga tiga tahun ke depan, wilayah ini diyakini mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir, menekan kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Untuk itu, diperlukan intervensi pembiayaan, baik dari pemerintah pusat melalui APBN maupun dari lembaga perbankan, untuk membantu kelompok usaha tambak di kawasan ini.