BPKPD Sulbar
BPKPD Sulbar Genjot Penyaluran DAK 2025 untuk Pendidikan dan Kesehatan
Masriadi menjelaskan rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi percepatan agar proses penyaluran DAK ke dinas terkait bisa segera dilakukan.
Penulis: Suandi | Editor: Munawwarah Ahmad
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar rapat untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025.
Rapat ini berlangsung di kantor BPKPD Sulbar, Kompleks Perkantoran Gubernur, Jalan H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, pada Selasa (27/5/2025).
Baca juga: KAMMI Mandar Raya Desak Kejati Sulbar Tuntaskan Dugaan Korupsi APBD Majene, Sebut Lamban
Baca juga: 20 Wakil Pasangkayu Mengikuti Training Center Jelang Seleksi STQH Tingkat Provinsi Sulawesi Barat
Pertemuan penting tersebut dipimpin Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Adjo.
Hadir pula sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar Tjahjo Purnomo, Kepala Inspektorat Sulbar M. Natsir, dan Sekretaris Bapperida Sulbar Muhammad Darwis Damir.
Selain itu, rapat juga diikuti oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama dari sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus utama dalam penyaluran DAK tahun ini.
Masriadi menjelaskan rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi percepatan agar proses penyaluran DAK ke dinas terkait bisa segera dilakukan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan dana tersebut cepat cair dan dimanfaatkan secara optimal.
"Kita sepakat agar penyaluran DAK ini bisa dipercepat, khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan," ujar Masriadi.
Ia menambahkan percepatan penyaluran dana ini sangat penting untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat di Sulbar.
Masriadi menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap aturan teknis dalam proses penyaluran DAK.
Menurutnya, percepatan bukan berarti mengabaikan aspek akuntabilitas dan transparansi.(*)
Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi
| BPKP dan BPKPD Sulbar Perkuat Kolaborasi Pastikan Tata Kelola Keuangan Daerah Akuntabel Transparan |
|
|---|
| Kepala BPKPD Sulbar Ali Chandra Sebut Sinergi Fiskal Lewat FKKPD Juli 2025 |
|
|---|
| Optimalkan PAD Sektor Pajak BPKPD Sulbar Cek Data Tunggakan Randis KPU |
|
|---|
| BPKPD Sulbar Tekankan Penyesuaian KUPA dan PPAS TA 2025 untuk Kuatkan Sinkronisasi Antar Sektor |
|
|---|
| BPKPD Sulbar Kawal Hibah Rumah Jabatan Pejabat Polda |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.