Gubernur Sherly Laos Ambil Langkah Awal Realisasikan Mimpi Prabowo,Bangun Sekolah Rakyat

TRIBUN-SULBAR.COM- Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mulai menggagas sekolah rakyat di beberapa lokasi di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Gubernur Sherly memanfaatkan bangunan belum terpakai untuk membangun sekolah rakyat dari jenjang sekolah dasar (SD), SMP dan SMA.

Langkah awal ini bukan pengganti, tapi jembatan menuju mimpi besar kami membangun satu kompleks Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 anak pada tahun 2026.

Baca juga: Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerja Sama Pencegahan Perdagangan Orang

Baca juga: Hoki Mengalir Deras, Cek 5 Shio yang Diprediksi Beruntung Hari Ini Selasa 20 Mei 2025

Dalam unggahanya di instagram pribadinya @Sherly Tjoanda mengatakan, ia bersama Balai Kementerian Sosial (Kemensos) RI langsung bergerak cepat memulai langkah kecil namun bermakna.

Dia menuliskan, mimpi besar Presiden Prabowo Subianto tentang Sekolah Rakyat itu sudah mulai digagas di Maluku Utara.

"Mimpi besar Bapak Presiden @prabowo tentang Sekolah Rakyat begitu sederhana, tapi sangat dalam. Bahwa tak boleh ada satu pun anak Indonesia yang gagal bermimpi hanya karena lahir di pelosok atau keluarga tak mampu," tulis Sherly dikutip Tribun-Sulbar.com, Selasa (20/5/2025).

Sekolah Rakyat adalah wujud harapan itu pendidikan gratis, dekat dengan rakyat, yang tak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menanamkan karakter, kemandirian, dan cinta tanah air.

"Kami tahu, membangun gedung butuh waktu. Tapi membangun harapan tidak boleh ditunda," 

Karena setiap anak berhak atas masa depan. Dan masa depan itu, harus dimulai sekarang.

Prabowo Ingin Bangun 200 Sekolah Rakyat 

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. 

Sebanya 100 sekolah akan dibiayai melalui APBN dan didukung Kementerian PUPR.

Sedangkan sisanya akan dibangun dengan bantuan pihak swasta melalui koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretaris Negara.

Target awal dimulai pada Juli 2025 dengan 63 titik pembangunan sekolah rakyat. 

Untuk tenaga pengajar, pemerintah akan memprioritaskan penugasan guru ASN, disusul guru PPPK, dan lulusan PPG.

Program ini ditujukan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu sekolah rakyat.(*)