Ansor Banser Mengawal Kebijakan Tani Presiden Prabowo

Oleh: Muhammad Aras Prabowo, Pengamat Ekonomi dan Ketua Prodi Akuntansi UNUSIA

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru dalam menata ulang sektor pertanian nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai salah satu fondasi utama ketahanan nasional.

Dari visi ini, kita melihat adanya kesungguhan dalam membangun sistem pertanian yang tangguh, mandiri, dan berpihak pada petani kecil.

Namun, sebagaimana lazimnya kebijakan publik, ide besar tidak akan menjelma menjadi dampak nyata tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat sipil.

Dalam konteks inilah, Ansor dan Banser hadir sebagai kekuatan sipil strategis yang siap mengawal dan menghidupkan kebijakan Presiden Prabowo di tingkat akar rumput.

Sebagai organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, Ansor Banser memiliki keunggulan dalam hal jejaring sosial, kekuatan kaderisasi, serta kedekatan historis dan kultural dengan masyarakat desa—tempat di mana mayoritas petani Indonesia hidup dan bekerja.

Jembatan Kebijakan dan Realitas Lapangan

Satu persoalan klasik dari kebijakan pertanian kita selama ini adalah gap antara rancangan teknokratis di pusat dan realitas di lapangan. 

Misalnya, kebijakan subsidi pupuk atau program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian seringkali tidak tepat sasaran karena lemahnya distribusi informasi dan pendampingan teknis.

Di sinilah peran Ansor Banser sebagai jembatan informasi menjadi sangat relevan.

Kader Ansor yang terdidik dapat menjadi fasilitator, pelatih, dan penghubung informasi antara pemerintah dan petani. 

Mereka bisa menjelaskan mekanisme program, membantu petani dalam proses administratif, bahkan mengawal transparansi penyaluran bantuan agar tidak disalahgunakan oleh oknum di level lokal. 

Kehadiran mereka menutup celah birokrasi yang selama ini menjadi titik rawan kegagalan kebijakan.

Banser Pengawal Garda Sipil Pengawal Toleransi Ekonomi

Dalam dinamika ekonomi nasional yang kompleks, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif—bukan hanya dinikmati oleh segelintir elite atau korporasi besar, tetapi juga menyentuh lapisan bawah masyarakat seperti petani, buruh tani, dan nelayan. 

Di sinilah muncul pentingnya konsep toleransi ekonomi: sebuah prinsip keadilan ekonomi yang membuka ruang partisipasi setara bagi semua kelompok, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, maupun geografis.

Banser, sebagai garda sipil yang lahir dari rahim keberagaman dan semangat kebangsaan, memiliki posisi unik untuk menjadi pengawal nilai ini. 

Dalam sejarahnya, Banser dikenal sebagai penjaga pluralisme dan keharmonisan sosial. Kini, peran itu bisa diperluas ke ranah ekonomi—menjaga agar akses terhadap sumber daya ekonomi dan kebijakan pertanian tidak terjebak dalam eksklusivitas, dan tetap terbuka bagi kelompok marginal.

Banser dapat menjadi pelindung rakyat kecil dari bentuk-bentuk eksklusi ekonomi: misalnya ketika subsidi pupuk hanya jatuh ke tangan kelompok tertentu, atau ketika program bantuan pertanian tidak dapat diakses oleh petani di daerah terpencil karena hambatan informasi atau diskriminasi struktural. 

Di sini, Banser hadir sebagai penjaga inklusi, memastikan bahwa semua petani—baik yang besar maupun kecil, yang berada di pusat maupun di pinggiran—mendapatkan hak yang sama atas dukungan negara.

Selain itu, Banser juga bisa menjadi fasilitator dialog ekonomi antar-kelompok masyarakat, mempertemukan petani dengan pedagang, koperasi dengan pesantren, serta kelompok lokal dengan pemangku kebijakan. 

Pendekatan ini penting untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat struktur ekonomi yang berbasis gotong royong. 

Dalam konteks ini, toleransi ekonomi berarti memberi ruang pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata mengejar efisiensi pasar.

Nilai moderasi dan toleransi yang telah lama menjadi napas perjuangan Banser pun dapat diterjemahkan dalam kerja-kerja ekonomi: tidak ekstrem kanan yang serba kapitalistik, tidak pula ekstrem kiri yang serba kontrol negara. 

Tetapi berada di tengah, memperjuangkan keberimbangan antara efisiensi dan keadilan, antara pertumbuhan dan pemerataan.

Toleransi ekonomi juga berarti menolak monopoli dan oligopoli yang membungkam suara rakyat kecil. 

Banser, dengan kekuatan sipilnya, dapat berperan aktif dalam mengawasi praktik-praktik tidak sehat di pasar pangan, seperti penimbunan beras atau manipulasi harga oleh kartel. 

Dalam hal ini, mereka bukan hanya pelindung fisik masyarakat, tapi juga pelindung hak-hak ekonomi masyarakat.

Dengan keberadaan kader-kadernya yang tersebar hingga ke pelosok desa, Banser mampu mengidentifikasi ketimpangan yang sering luput dari pantauan pusat, lalu menyuarakannya secara kolektif dalam ruang-ruang advokasi kebijakan. 

Ini adalah bentuk nyata dari toleransi ekonomi yang substantif—yakni membangun sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tapi juga adil dan manusiawi.

Ansor Banser dan Kedaulatan Pangan Berbasis Komunitas

Namun peran Ansor Banser tidak berhenti pada fungsi pengawalan. Mereka juga bisa menjadi motor alternatif dalam pembangunan ekosistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Di sejumlah wilayah, telah muncul inisiatif menarik dari kader-kader Ansor yang membentuk koperasi tani, pertanian organik berbasis pesantren, serta distribusi hasil tani langsung ke konsumen.

Ini adalah langkah strategis dalam memotong rantai distribusi yang timpang, memperkuat posisi petani, dan memastikan harga pangan tetap terjangkau.

Langkah-langkah seperti ini mencerminkan filosofi kedaulatan pangan, yakni hak rakyat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, sosial, dan budaya mereka. 

Bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kendali atas distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan sumber daya agraria.

Dalam konteks ini, Ansor Banser adalah representasi masyarakat sipil yang terorganisir dan sadar akan peran strategisnya dalam ekonomi lokal.

Penyeimbang dari Dominasi Korporasi Besar

Selama ini, kebijakan pangan nasional kerap dikritik terlalu pro-korporasi. Perusahaan besar diberi ruang terlalu luas dalam penguasaan lahan, distribusi pangan, hingga perdagangan komoditas strategis. Padahal, petani kecil masih menjadi tulang punggung produksi pangan nasional. 

Dengan modal sosial dan kedekatan kulturalnya, Ansor Banser bisa menjadi penyeimbang dari dominasi tersebut, memastikan bahwa kebijakan negara tidak tersandera oleh kepentingan korporasi semata.

Mereka yang lahir dari rahim pesantren dan masyarakat desa memahami dengan baik persoalan-persoalan mikro yang sering luput dari perhatian pusat. 

Ketika kekuatan ini bergerak secara sistematis, mereka bisa mendorong model ekonomi alternatif berbasis gotong royong, koperasi, dan solidaritas sosial.

Akhirnya, yang kita butuhkan hari ini bukan hanya kebijakan pertanian yang kuat, tapi juga arus gerakan rakyat yang mampu menghidupkannya. Presiden Prabowo telah meletakkan fondasi visi yang menjanjikan. 

Namun agar visi ini menjadi nyata, perlu kehadiran kekuatan sipil seperti Ansor Banser—yang bekerja di garis depan, di sawah-sawah, di pasar-pasar, di pesantren-pesantren, dan di rumah-rumah rakyat kecil.

Ketika negara dan rakyat berjalan beriringan, kedaulatan pangan bukan lagi utopia, melainkan keniscayaan yang sedang kita bangun bersama. Dan di tengah arus perubahan ini, Ansor Banser menjadi pelita, sekaligus pelindung, yang setia mengawal harapan dan perjuangan petani Indonesia.(*)