SDK-JSM Kucurkan Rp 50 Miliar per Daerah: Sinergi Provinsi-Kabupaten Genjot Pembangunan Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama para bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD se-Sulbar di Kantor Gubernur, Kamis (24/4/2025).

Rapat ini membahas program kerja kabupaten untuk tahun 2026, sejalan dengan visi-misi pasangan SDK-JSM untuk pemerataan pembangunan di tengah efisiensi anggaran.

Dalam rapat tersebut, masing-masing kabupaten diminta untuk mempresentasikan program kerja prioritas mereka.

Baca juga: SDK-JSM Siapkan Empat Lokasi untuk Sekolah Rakyat Program Presiden Prabowo

Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran minimal Rp50 miliar kepada setiap kabupaten.

"Kami berpandangan bahwa provinsi tidak memiliki wilayah, melainkan kabupatenlah yang memiliki wilayah," ujar Suhardi Duka (SDK) usai memimpin rakor.

"Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara provinsi dan kabupaten adalah suatu keharusan, terutama dalam mewujudkan misi kami untuk membangun kabupaten secara merata," sambungnya.

Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran Rp 50 miliar per kabupaten merupakan bagian dari rancangan kerja tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan diselenggarakan pada 29 April 2025.

"Rakor ini diadakan sebagai persiapan sebelum Musrenbang. Para bupati telah menyampaikan dan memaparkan program-program mereka, yang mencakup berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan," ungkapnya.

Beberapa kabupaten mengajukan program dengan anggaran melebihi pagu Rp50 miliar yang ditetapkan oleh Pemprov Sulbar.

Gubernur menjelaskan bahwa hal ini wajar dan akan dibahas lebih lanjut di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk penyesuaian.

"Kami berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat dan transfer dana dari pusat berjalan normal, sehingga kita dapat merealisasikan program-program tersebut tanpa kendala efisiensi anggaran seperti sebelumnya," jelasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya monitoring dan pengawasan dalam penggunaan anggaran.

"Kami akan melakukan monitoring dan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, baik yang dikerjakan oleh provinsi maupun yang diusulkan oleh kabupaten, melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK)," tandasnya.(*)