Berita Sulbar

HPM di Mamuju, Gubernur SDK Ungkap Kekecewaan Polman dan Majene Tidak Kirim Pejabat Punya Wewenang

Tayang: Jumat, 14 Maret 2025 08:14 WITA

Penulis: Suandi | Editor: Ilham Mulyawan

HPM di Mamuju, Gubernur SDK Ungkap Kekecewaan Polman dan Majene Tidak Kirim Pejabat Punya Wewenang

suandi

HIGH LEVEL - Pemprov Sulbar menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri oleh para kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulbar. Acara ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Kamis (13/3/2025).

Baca Selanjutnya:

Mahasiswi Pingsan Sebelum Upacara Pengibaran Bendera di Kantor Bupati Majene

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High Level Meeting (HPM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri oleh para kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulbar.

Acara ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis (13/3/2025).

Pertemuan ini guna membahas langkah strategis menghadapi lonjakan inflasi akibat meningkatnya permintaan pangan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menegaskan pentingnya pertemuan ini dan meminta setiap kepala daerah memaparkan kondisi ekonomi serta ketahanan pangan di wilayahnya.

Namun, sempat terjadi dinamika ketika perwakilan dari Kabupaten Polewali Mandar, yang hanya diwakili oleh seorang asisten 1, Sukirman, tidak diberikan kesempatan berbicara.

"Forum ini harus dihormati. Ini adalah kegiatan inisiatif gubernur, dan kami minta minimal yang hadir itu Sekda," ujar Plh Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, yang memoderatori acara.

Herdin meminta Pemerintah Kabupaten Polman dan Majene membuat laporan dalam bentuk tertulis.

"Laporannya kami minta dalam bentuk tertulis saja," ungkap Herdin.

Dalam pertemuan ini, hadir beberapa kepala daerah, termasuk Bupati Mamuju ST Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary.

Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu diwakili oleh Sekda Muh Zain Machmoed, sedangkan Kabupaten Majene tidak mengirimkan perwakilan.

Suhari Duka juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena dua daerah tidak mengirimkan wakil setingkat pejabat tinggi.

"Agenda penting seperti ini membutuhkan partisipasi pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, demi efektivitas strategi pengendalian inflasi di Sulbar," pungkas SDK. (*)