Minta Prabowo Subianto Diberi Kesempatan, Mensesneg: Enggak Ada Indonesia Gelap

TRIBUN-SULBAR.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara mengenai aksi serentak yang dilakukan mahasiswa pada Senin (17/2/2025).

Demonstrasi yang mengusung tema 'Indonesia Gelap' tersebut bertujuan mengkritisi kebijakan pemerintah dan program Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya mengenai efisiensi anggaran di bidang pendidikan, yang memunculkan kekhawatiran akan masa depan Indonesia.

Menanggapi hal ini, Prasetyo menghargai upaya mahasiswa untuk mengeluarkan ekspresinya.

Namun, ia menekankan agar narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Baca juga: 5 Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo di Sulawesi Barat, Perbaikan Jalan Batal hingga Pengusaha Cemas

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Baca juga: 6 Momen Unik HUT Partai Gerindra, Prabowo Teriak Hidup Jokowi, Puji Megawati, hingga Bahlil Disoraki

Prasetyo juga mengimbau mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.

“Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Tapi, kalau boleh, saya mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli,” ucap Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, kebijakan efisiensi yang diberlakukan terhadap kementerian dan lembaga tidak berdampak pada sektor pendidikan.

Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR RI telah menegaskan detail efisiensi dalam rapat yang digelar pada Jumat, 14 Februari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan memengaruhi program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).