Reshuffle Menteri Keuangan Dinilai Langkah Berani, Pengamat: Prabowo Jaga Stabilitas Pemerintahan

TRIBUN-SULBAR.COM – Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sudewo oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah politik berani.

Mengingat posisi Sri Mulyani selama ini dikenal sebagai figur yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di level internasional.

"Reshuffle bisa dilakukan kapan saja jika presiden sebagai pemegang hak prerogatif, memandang perlu," kata Muhammad pengamat politik Universitas Sulawesi Barat, Selasa (17/9/2025).

Baca juga: Kata Pengamat Universitas Sulawesi Barat soal Jawaban DPR terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat

Menurutnya, Wakil Dekan I Fisipolhum Unsulbar itu penggantian Sri Mulyani merupakan keputusan yang tidak mudah.

Salah satu alasan utama Sri Mulyani dipertahankan selama ini adalah karena tingkat kepercayaan global terhadap dirinya sangat tinggi, membuat akses utang luar negeri bagi Indonesia relatif lebih terbuka.

"Terbukti, pasca-reshuffle kemarin, pelaku pasar dan investor di IHSG mulai menjajaki lebih jauh latar belakang Menteri Keuangan baru, yang relatif belum dikenal secara luas di kalangan internasional," ujarnya.

Tantangan Menkeu Baru: Pajak dan Kepercayaan Publik

Muhammad menambahkan, saat ini publik menaruh harapan besar pada Menteri Keuangan yang baru, terutama dalam hal evaluasi kebijakan perpajakan yang selama ini dianggap membebani masyarakat.

"Kita tunggu langkah Menteri Keuangan baru dengan penuh optimisme. Tapi kalau persoalan pajak yang memberatkan rakyat tidak juga dievaluasi, besar kemungkinan gelombang protes atau demonstrasi akan kembali terjadi,” tegasnya.

Prabowo Jaga Stabilitas Pemerintahan

Di tengah kondisi politik nasional yang dinilai penuh gejolak, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga diminta mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan.

“Dengan banyaknya spekulasi bahwa Presiden Jokowi masih punya 'proxy' di dalam pemerintahan, ini bisa mengganggu konsentrasi Prabowo sebagai pemimpin baru," katanya.

Karena itu, menurutnya, jika memang pengaruh cawe-cawe Jokowi masih kuat, perlu ada upaya pembersihan kabinet demi efektivitas pemerintahan ke depan.

Langkah Prabowo, lanjut Muhammad, harus menjawab tuntutan masyarakat bahwa arah kebijakan pemerintahan benar-benar berpihak kepada rakyat.

"Penambahan kementerian yang dilakukan baru-baru ini diharapkan berdampak positif, tapi itu semua harus dibarengi dengan kejelasan arah keberpihakan pada rakyat," tutupnya.(*)