5 Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo di Sulawesi Barat, Perbaikan Jalan Batal hingga Pengusaha Cemas

 Pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mulai was-was akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sulbar Ilham Zainuddin mengatakan, pemangkasan anggaran ini membuat pengusaha jasa konstruksi kelimpungan karena akan kehilangan pekerjaan.

Tidak hanya itu, efek dari penghematan anggaran ini akan berefek buruk bagi para pekerja konstruksi, tukang, buruh bangunan hingga melemahkan roda ekonomi.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Ala Prabowo, Majene Tanpa Pembangunan Jalan di Tahun 2025?

"Ini akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Kenapa? karena tukang, buruh bangunan tidak lagi dapat pekerjaan. Kami pengusaha konstruksi tentu resah," ungkap Rory, sapaannya, saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Jumat (14/2/2025).

Rory menyatakan, tidak hanya menghilangkan pekerjaan para tukang dan buruh, keputusan ini akan mematikan usaha material bangunan.

Kemudian pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga akan terkena dampak dari pemangkasan anggaran ini.

Pasalnya ketika para tukang dan buruh tidak lagi bekerja maka secara otomatis perputaran ekonomi atau yang belanja akan berkurang.

"Ini adalah ancaman bagi pengusaha konstruksi. Kemudian toko-toko bangunan akan sepi pembeli, siapa lagi akan membeli ketika tidak ada proyek," ujarnya.

Ilham meminta kepada Gubernur Sulbar yang defenitif nantinya dan juga DPRD Sulbar bisa melakukan perombakan APBD.

Agar bisa mengakomodir anggaran sehingga bisa menekan tingkat pengangguran imbas dari pemangkasan anggaran.

Ia juga berharap Gubernur Sulbar definitif dan DPRD melakukan perombakan APBD menyesuaikan ketersediaan anggaran agar tetap mengakomodir barang dan jasa.

"Paling tidak memecah paket proyek besar, agar jumlah paketnya bisa mengakomodir badan usaha konstruksi atau dimarger (penggabungan) sehingga beberapa pengusaha tetap dapat pekerjaan," pungkasnya.

Instruksi Prabowo

Informasi dihimpun, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. 

Penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp 256,1 triliun dan anggaran untuk ditransfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

Ada tujuh poin instruksi Presiden Prabowo yang menjadi sasaran penghematan, yakni belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

Efisiensi anggaran dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Ini dapat dipahami karena pemerintah tidak ingin kesejahteraan pegawai mengalami penurunan.

Demikian pula dengan bantuan sosial. Di masa sekarang di mana terjadi penurunan daya beli masyarakat, bantuan sosial yang tepat sasaran, perlu terus dilakukan.

Dari hasil efisiensi anggaran tersebut, akan digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintahan, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). 

(Tribun-Sulbar.com/ Andika Firdaus, Anwar Wahab, Abd Rahman)