Catatan Prabowo, 2 Kali Batalkan Program Kontroversial, dari PPN 12 Persen hingga Elpiji 3 Kg

Perlu penataan

Masalah subsidi elpiji juga disinggung saat Prabowo bertemu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka.

JK menyinggung subsidi energi yang begitu-begitu saja sejak dahulu. Oleh karenanya, perlu ada penataan yang lebih baik.

"Ya, Pak JK ngomong tentang elpiji, bahwa elpiji ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun periode pertama dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan," ujar Bahlil.

"Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi elpiji ini belum ada perubahan, di saat itu kurs dollar kata Pak JK masih Rp 8.000, sekarang sudah Rp 16.000," ucapnya.

Di sisi lain, pembelian elpiji kini tetap harus memakai KTP.

KTP itu diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membeli "gas melon" adalah masyarakat yang berhak memperoleh gas harga subsidi tersebut.

"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilogram ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri. Nanti subsidi kita ini bagaimana? Itu maksudnya," beber dia.

Kebijakan ini diterapkan sembari para pengecer menjadi subpangkalan.

Pemerintah menargetkan, setiap RW akan memiliki subpangkalan sehingga memudahkan pembelian gas melon.

(Kompas.com/ Fika Nurul Ulya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Untuk Kedua Kalinya, Prabowo Batalkan Program yang Bikin Gaduh...",