BNPB Minta Pemkab Mamuju Ajukan Proposal Rekontruksi Rumah Rusak Akibat Longsor di Tapodede

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Hujan deras yang mengguyur Mamuju pada Minggu, 26 Januari, menyebabkan banjir dan tanah longsor yang merusak rumah warga di Tapodede, Kelurahan Mamunyu.

Tercatat, 15 kepala keluarga dilaporkan terdampak, dua rumah mengalami kerusakan berat, empat rumah rusak sedang, serta sembilan rumah rusak ringan. 

Baca juga: Mayat Pensiunan TNI Ditemukan Tinggal Kerangka di Majene, Diduga Ditelantarkan Istri Muda

Baca juga: Kepergian Nurlaela Korban Longsor Mamuju Tinggalkan Duka Mendalam Bagi Sivitas Akademika UT Majene

Selain itu, longsor ini mengakibatkan empat orang meninggal dunia, empat mengalami luka berat, dan lima lainnya luka ringan. 

Ada pula infrastruktur yang rusak, meliputi satu jembatan dan satu fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan ringan.

Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan sudah mengunjungi lokasi longsor pada Rabu (29/1/2025) sore. 

Ia didampingi dua tenaga ahli Kepala BNPB, Brigjen Dr. Jahidin Chilo dan Brigjen H. Yan Namora, serta sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, Plt Kepala BPBD Sulbar, Yassir Fattah, dan Kepala BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim.  

BNPB menyerahkan bantuan operasional senilai Rp 150 juta, serta berbagai kebutuhan logistik, termasuk 200 paket sembako, 200 paket hygiene kit, 200 lembar selimut, dan satu unit pompa alkon.  

Berton berharap pemerintah daerah dapat mengelola bantuan tersebut dengan efektif untuk mempercepat pemulihan lokasi bencana.  

"Dana ini diharapkan bisa digunakan sesuai kebutuhan mendesak masyarakat. Misalnya, jika masyarakat membutuhkan senso (chainsaw) untuk pembersihan, bantuan ini bisa langsung dimanfaatkan tanpa menunggu pengiriman dari pusat," jelasnya.  

Selain bantuan jangka pendek, BNPB juga meminta pemerintah daerah menyusun proposal terkait rencana pemulihan jangka panjang.  

"Jika diperlukan relokasi warga, harus jelas ke mana mereka akan dipindahkan. Begitu juga dengan penanganan bukit yang longsor, rumah yang rusak, hingga infrastruktur seperti jembatan. Semua harus dirancang dengan perencanaan yang masuk akal agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan lebih lanjut," tegas Berton.  

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Mamuju, Jufri Badau, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menentukan langkah pemulihan. 

Namun, tantangan terbesar adalah ketersediaan anggaran, mengingat APBD 2025 sudah ditetapkan sebelumnya.  

Meski demikian, berdasarkan skema bantuan yang biasa diterapkan, rumah dengan kategori rusak berat berpeluang mendapat bantuan hingga Rp 50 juta, sementara rusak sedang dan ringan masing-masing Rp 25 juta dan Rp 10 juta.  

"Biasanya rumah rusak berat Rp 50 juta, sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta," ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/1/2025).(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi