9 Tuntutan PMII Unras di Kantor Bupati Mamasa, Termasuk Tuntaskan Utang BPJS 2022 Sebesar Rp25 Juta

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Sebanyak sembilan tuntutan diutarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa.

Mulai mendesak Pemda Mamasa segera menyelesaikan pembayaran tambahan penghasilan (Tamsil) guru tahun 2024 dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mamasa.

Kemudian perjelas anggaran alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.

Hingga mendeksak pemda Mamasa menuntaskan pembayaran dugaan utang BPJS Tahun 2022 sampai November Tahun 2024 sebesar Rp. 25.913.030.000.

Diketahui puluhan mahasiswa dari PMII Cabang Mamasa, demo pemerintah daerah (Pemda) Mamasa.

Aksi Unras dilaksankan di Kantor Bupati Mamasa, Jl Poros Mamasa - Polewali Desa Osango Kecamatan Mamasa, Selasa (14/1/2025).

Karena itu aparat kepolisian dari Polres Mamasa dikerahkan untuk pengamanan aksi tersebut.

Menurut Kabag OPS Polres Mamasa, AKP Dedy Yulianto, dalam pengamanan aksi tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 100 personel.

"Kali ini kami kerahkan kurang lebih 100 personil," ungkap Dedy Yulianto saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com usai aksi.

Kata dia, pengamanan aksi yang dilakukan berjalan lancar hingga massa aksi selesai menyampaikan aspirasinya.

Baca juga: Mediasi IRT dengan Leasing yang Tarik Motornya di Mamuju Ricuh di kantor Polisi

Baca juga: 491 Peserta Lolos PPPK di Pasangkayu Serbu RSUD Ako untuk Cari Surat Keterangan Sehat

Sebelumnya di beritakan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa, berunjuk rasa di kantor Bupati Mamasa, Selasa (14/1/2025).

Pantauan Tribun-Sulbar.com, nampak puluhan massa aksi tersebut menyampaikan aspirasinya di hadapan aparat kepolisian.

Nampak pula ratusan aparat kepolisian dari Polres Mamasa, siaga di depan kantor Bupati Mamasa.

Menurut ketua Cabang PMII Cabang Mamasa, Akbar, dalam aksinya membawah sebanyak sembilan tuntutan untuk Pemda Mamasa.

"Kami bawah 9 tuntutan Kak yang kami sangat berharap segera di atensi oleh Pemda," ujar Akbar saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com di depan Kantor Bupati Mamasa usai lakukan aksi.

Menurut Akbar, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), PC PMII Mamasa menduga dan menuntut kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa agar segera menghentikan tindakan Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Dilingkup Pemerintah daerah kabupaten Mamasa. (*)

Berikut tuntutan PC PMII Cabang Mamasa !

1. Mendesak Pemda Mamasa segera menyelesaikan pembayaran tambahan penghasilan (Tamsil) guru tahun 2024 dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mamasa.

2. Perjelas anggaran alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.

3. Transparansi penyaluran obat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa

4.Mendesak Pemda menyelesaikan adanya indikasi dugaan penyaluran KIP/PIP.

5. Mendesak PEMDA segera menyelesaikan pembayaran dugaan utang BPJS Tahun 2022 sampai November Tahun 2024 sebesar Rp. 25.913.030.000.

6. Mendesak Pemda menyelesaikan dugaan indikasi penyaluran dana pembangunan Greenhouse Kabupaten Mamasa.

7. Mendesak Pemda menyelesaikan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram.

8. Mendesak KPK RI untuk segera memeriksa Sekda Mamasa

9. Transparansi penyaluran Ambulance di setiap Puskesmas di Kabupaten Mamasa.

Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir.